Padang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat (Sumbar) melaksanakan Upacara memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-52 Korpri Tahun 2023 di Padang, Rabu (29/11).
Inspektur dalam upacara yang diikuti oleh para pegawai itu adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar M Ali Syeh Banna.
"Momentum ulang tahun ke 52 ini harus dimaknai menjadi momen untuk meneguhkan KORPRI sebagai Penguat NKRI dan Pelindung ASN," kata Ali Syeh Banna
membacakan sambutan dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh.
Lebih lanjut ia membacakan Korpri ke depannya harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.
Saat ini program utama Korpri mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat.
"Para pengurus Korpri diajak turut berperan serta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak," katanya.
Zudan juga mengucapkan terima kasih atas semua program yang bermanfaat di masyarakat luas karena seluruh program itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.
Mulai dari keberhasilan Indonesia melewati Pandemi Covid-19 dengan baik sehingga dipuji khalayak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang berdampak positif ke masyarakat luas sebagai kinerja dari para ASN.
Ia juga menyinggung peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting, dimana inflasi maupun stunting bisa dikendalikan. Target pada 2024 adalah sebesar 14 persen atau di bawah angka tersebut.
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian 4,4 juta para ASN dan seluruh keluarga besar Korpri.
Ke depan pihaknya akan mewujudkan sistem meritokrasi dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi.
Hal ini dilakukan karena tujuan meritokrasi adalah untuk merekrut ASN secara profesional, mengembangkan kompetensi, kepastian karir, perlindungan karir, pengelolaan ASN yang efektif dan efisien, dan penghargaan untuk memotivasi ASN.
Selain itu keluarga besar Korpri didorong untuk menerapkan digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan.
Sebab saat ini masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih akurat. Setiap layanan harus bisa diakses secara daring, cepat dan tepat.
Untuk itu pihaknya meminta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045.
Pihaknya juga mengajak Korpri menyukseskan pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD, 38 gubernur dan wakil gubernur, serta 514 bupati-wakil bupati atau wali kota-wakil wali kota.
