Solok (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat memperoleh nilai terbaik tiga dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TPAKD Kabupaten Solok Medison.
"Kami sangat bersyukur karena Kabupaten Solok masuk dalam nomor tiga terbaik TPAKD," kata Medison di Solok, Kamis.
Ia menyebutkan sesuai dengan surat dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat Nomor : S-575/KO.052/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Undangan Acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan Sumatera Barat Tahun 2023, di mana Terbaik I oleh Pemkab Tanah Datar, Terbaik II oleh Pemkot Bukittinggi dan Terbaik III oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang ditetapkan sebagai Penerima Penghargaan Terbaik TPAKD di Sumatera Barat.
Kegiatan itu dilaksanakan sehubungan dengan pemberian penghargaan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk TPAKD dalam rangka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumatera Barat Tahun 2023.
Berdasarkan data Survey Nasional, Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022 oleh OJK bahwa Indeks literasi adalah 49,68 persen sedangkan Indeks Inklusi 85,10 persen.
Hal ini menunjukkan adanya Gap yang masih cukup tinggi, artinya literasi yang merupakan pengetahuan, pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap akses keuangan masih rendah dibanding dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa keuangan, sehingga masyarakat sulit untuk mengatur/mengelola keuangan dan salah dalam mengambil keputusan.
Sekaitan dengan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Solok melalui TPAKD dalam percepatan akses keuangan daerah membuat inovasi dan terobosan.
Medison menyebutkan diantaranya berupa Percepatan Akses Keuangan Nagari Kabupaten Solok (PANAKOK), kegiatannya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait rencana keuangan, pengelolaan keuangan dan akses keuangan dengan menjangkau masyarakat melalui tiga sektor ( UMKM, Pertanian dan Pariwisata ).
Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap akses keuangan untuk meningkatkan ekonominya. Pelaksanaan kegiatan melibatkan OJK, Perbankan dan OPD terkait.
Terobosan berikutnya berupa Berantas Rentenir di Kabupaten Solok (BERAS SOLOK). Banyaknya masyarakat terjerat rentenir dan pinjaman online ilegal sehingga membuat usaha mereka tidak bangkit atau kondisi ekonomi semakin terpuruk.
"Melalui edukasi dan inklusi kita berupaya memberikan edukasi kepada pelaku usaha (UMKM dan pertanian ) tentang rencana keuangan, pengelolaan keuangan dan rencana usaha dan pengelolaan usaha," ucap dia.
Lebih lanjut, ia menambahkan kegiatan tersebut selain bekerja sama dengan OJK, Perbankan dan OPD terkait, juga melibatkan BAZNAS.
Baznas hadir bagi pelaku usaha miskin dan rentan miskin dengan memberikan Zakat dan OPD memberikan pendampingan untuk pengelolaan usaha dengan harapan ekonomi bisa ditingkatkan.
