Lubuk Sikaping (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial Pemkab Pasaman, Dedi SP mengakui dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat dari tahun ke tahun tidak cukup kuat untuk menangani sejumlah persoalan sosial yang terjadi di daerah tersebut.
"Hampir semua daerah lainnya di seluruh daerah, khususnya APBD Pasaman juga dalam posisi berkurang. Sementara persoalan sosial banyak yang harus ditangani," ungkap Dedi SP, Selasa.
Sementara kata Dedi persoalan sosial terus tumbuh dan berkembang dengan dinamis di tengah masyarakat.
"Peradaban umat manusia yang terus maju memicu munculnya sejumlah persoalan sosial yang baru," tambahnya.
Tidak ada jalan lain kata Dedi, pihaknya terpaksa menerapkan sistem skala prioritas yang ketat.
"Mana yang mungkin dianggarkan, ya, kita anggarkan di APBD. Mana yang tidak mungkin, dicarikan sumber dana lain," katanya.
Menurut Dedi, persoalan sosial yang tergolong menonjol di Kabupaten Pasaman antara lain kemiskinan, dan stunting.
"Sama dengan sebagian besar daerah lainnya di Sumbar, baik gelandangan, pengemis (gepeng), dan lainnya. Termasuk juga bencana alam," katanya.
Menindaklanjuti kondisi itu, pihaknya segera berkoordinasi dengan jajaran terkait di tingkat provinsi untuk mencari sumber-sumber dana alternatif untuk mengatasi persoalan sosial yang ada di Pasaman.
"Bersyukur dipimpin oleh Benny Utama-Sabar AS yang kami nilai sebagai sosok yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.
Dedi mencontohkan ketika bencana banjir melanda satu kawasan di Pasaman belum lama ini, Bupati langsung memerintahkan OPD untuk melakukan langkah-langkah penanganannya.
"Idealnya memang seperti itu, karena sejatinya seluruh persoalan sosial yang ada dan terjadi menjadi tanggung jawab bersama. Jangan hanya Pak Bupati bersama jajaran yang dipimpinnya, melainkan semua elemen masyarakat," katanya.
Persoalan Sosial kata dia menuntut kepedulian yang tinggi.
"Begitu terjadi sebuah persoalan sosial, diharapkan semua pihak tergugah dan ikut ambil bagian dalam upaya penanganannya," tutupnya.
APBD terbatas, Dinsos Pasaman terapkan skala prioritas ketat tangani persoalan masyarakat
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, Dedi SP.
