Jakarta, (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah menyarankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memobilisasi para pejabat tinggi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengklarifikasi kekayaan ke Aparat Penegak Hukum (APH).
"Tindakan ini untuk menjawab keraguan publik," ucap Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kasus pamer harta oleh keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT), telah merambah kemana-mana. Kini, masyarakat terus menyorot gaya hidup mewah sejumlah pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.
Publik memang berhak melakukan kontrol dan berhak bertanya atas situasi yang mereka anggap ganjil. Namun, publik juga perlu disuguhkan informasi yang berimbang lantaran selama ini Menkeu telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud.
Kemenkeu pada tahun lalu telah menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu dan 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman. Pada tahun 2021, Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.
Said menilai tindakan seperti itu patut diapresiasi dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi ke dalam untuk menjaga integritas pegawai, serta menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, ia meminta masyarakat tetap proporsional dan obyektif melihat keadaan, sehingga kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai tetap harus diapresiasi. Dua institusi ini merupakan pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan.
"Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja pajak dan bea cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai," tegasnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap para pegawai di bawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, terus bekerja keras walau sedang menjadi sorotan publik. Adapun kerja yang hebat akan meruntuhkan keraguan publik.
Dengan berbagai langkah perbaikan yang dilakukan, Said yakin persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara. (*)
Jawab keraguan publik, Banggar DPR saran pejabat Kemenkeu klarifikasi kekayaan ke APH
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menerima laporan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah (kiri) rapat Paripurna DPR Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tingkat II/pengambilan keputusan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
