Wabup Agam imbau warga ikuti SOP BKSDA terkait konflik dengan harimau

id Berita agam, berita sumbar

Wabup Agam  imbau warga  ikuti SOP BKSDA terkait konflik dengan harimau

Wakil Bupati Agam Irwan Fikri sedang melihat penggunaan teknologi drone thermal DJI Mavic 2 Enterprise milik Yayasan Sintas Indonesia, Jumat (23/12) malam. (Antara/Yusrizal)

Lubukbasung (ANTARA) - Wakil Bupati Agam, Sumatera Barat Irwan Fikri mengunjungi dan bermalam di lokasi interaksi negatif harimau dan manusia di Tabuah-tabuah, Jorong Palupuh, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Jumat (23/12) malam.

"Kehadiran saya bermalam ke sini untuk menyemangati masyarakat yang sedang mengalami permasalahan dengan satwa harimau sumatra. Saya hadir langsung di tengah masyarakat yang terdampak dari keluarnya harimau sumatera ke pemukiman penduduk," katanya di Lubukbasung.

Ia mengatakan, kehadiran ke lokasi juga untuk memberikan dukungan bagi petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar, Yayasan Sintas Indonesia, Patroli Anak Nagari (Pagari) Baringin dan Pagari Salareh Aia dalam bekerja dengan penuh semangat.

Dengan adanya tim gabungan tersebut, ia berharap satwa liar itu bisa tertangani dalam waktu dekat, dan jika evakuasi memang harus dilakukan maka hendaknya satwa dapat terselamatkan serta dilepasliarkan kembali ke habitatnya lebih jauh atau secara ilmiah bergeser ke dalam habitat, sehingga tidak ada lagi konflik di daerah itu dan masyarakat bisa menjalankan aktivitas normal seperti semula.

"Mari kita bekerjasama dan berdoa agar konflik ini secepat mungkin teratasi. Selaku Pemkab Agam, saya mengucapkan terimakasih kepada BKSDA Sumbar, Yayasan Sintas Indonesia dan lainnya yang telah mengatasi kekhawatiran masyarakat tersebut," katanya.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Sintas Indonesia yang telah mempergunakan dan melihatkan pemakaian teknologi drone thermal.

Teknologi itu digunakan dalam memudahkan untuk memantau keberadaan harimau yang sedang berkeliaran di daerah konflik.

"Teknologi yang digunakan cukup membantu, sehingga bisa memantau keberadaan satwa itu dari pancaran suhu tubuh dari mamalia itu," katanya.

Ia menambahkan, butuh waktu dan kesabaran dari warga, karena penyelesaian konflik itu bisa sebentar atau bisa lama.

Dari pengalaman di Maua Hilia, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembang pada 2021, konflik bisa diatasi dan satwa masuk kandang jebak selama 41 hari penanganan.

Untuk itu, ia mengimbau warga agar mengikuti arahan dari BKSDA dan mereka yang ahlinya, karena menangani konflik satwa berbagai daerah di Sumbar.

Namun masyarakat diminta untuk mengurangi aktifitas di kebun, pergi ke kebun secara bersama-sama, tetap waspada dan lainnya.