Pemkot Pariaman ajukan RAPBD Perubahan 2022 Rp628,8 miliar

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2022 kepada DPRD setempat yang mencapai Rp628,8 miliar yang angka itu meningkat Rp11,9 miliar dari APBD awal.

“Proyeksi RAPBD Perubahan Pariaman tahun 2022 yaitu untuk pendapatan daerah di APBD awal sebesar Rp616,9 miliar setelah perubahan menjadi Rp628,8 miliar atau bertambah sebesar Rp11,9 miliar,” kata Wali Kota Pariaman Genius Umar saat Penyampaian Nota Keuangan tentang RAPBD Perubahan Pariaman 2022 di Gedung DPRD Pariaman, Selasa.

Ia menyebutkan proyeksi pendapatan asli daerah yang awalnya Rp47,5 miliar naik Rp1,9 miliar sehingga menjadi Rp49,4 miliar.

Lalu, lanjutnya pengelolaan kekayaan daerah yang semula Rp6,9 miliar menjadi Rp8,9 miliar atau terjadi penambahan Rp1,9 miliar.

Selanjutnya, kata dia penerimaan dana transfer yang awalnya Rp563,5 miliar menjadi Rp573,1 miliar atau penambahan sekitar Rp9,6 miliar atau 1,72 persen.

Sedangkan belanja daerah awalnya Rp646,9 miliar menjadi Rp629,2 miliar atau terjadi pengurangan sebesar Rp17,7 miliar atau 2,72 persen.

“Kalau dibandingkan antara pendapatan setelah perubahan sebesar Rp628,8 miliar dan belanja daerah sebesar Rp629,2 miliar terjadi defisit anggaran sebesar Rp357,7 miliar,” ujarnya.

Untuk pembiayaan daerah, kata dia yang awalnya direncanakan Rp30 miliar namun pada perubahan ini mengalami pengurangan sebesar 90,48 persen atau sebesar Rp27,1 miliar sehingga menjadi Rp2,8 miliar.

Lalu pengeluaran pembiayaan yang semula Rp0 pada perubahan ini menjadi Rp2,5 miliar untuk penyertaan modal ke Bank Nagari.

Genius menyampaikan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pariaman yang telah menyetujui dan menandatangani dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2022 beberapa waktu lalu.

Menurutnya penandatanganan tersebut merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.