Disdukcapil catat 2.030 warga Pessel sandang disabilitas

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat warga setempat yang menyandang disabilitas dengan berbagai tingkat kecacatannya sebanyak 2.030 orang dan agar sebagian mereka yang tergolong dengan kecacatan minim bisa mandiri perlu mendapatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan sesuai bakat agar tidak jadi beban maupun peminta minta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauza Yuliasman Dt Tigo Lareh didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Sartoni Nursalim di Painan, Selasa (10/5) menyatakan dalam mempermudah penyandang disabilitas mengurus dokumen kependudukan, maka aparatnya melakukan jemput bola dengan pemberian dokumen kependudukan sebagai salah satu program percepatan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Sebagian penyandang disabilitas itu masih belum lengkap kepemilikan dokumen kependudukannya seperti KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA)," katanya.

Penyandang disabilitas di Pesisir Selatan sebagian tetap produktif dengan ikut bekerja menjahit, berkebun, bertani, kerajinan tangan dan aktivitas produktif lainnya, namun banyak juga yang akibat kecacatannya akhirnya pasrah dengan kondisi dan lebih banyak berdiam di rumah saja.

Dikatakan, kepemilikan dokumen kepemilikan dalam bentuk KIA itu merupakan hak anak yang berusia di bawah 17 tahun. Kini, program KIA itu terus dimaksimalkan di setiap kecamatan.

Sebab, dokumen KIA sangat dibutuhkan seperti untuk pendaftaran sekolah, keimigrasian, pelayanan kesehatan hingga transaksi keuangan yang menyangkut kepentingan anak, ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan agar memanfaatkan program inovasi yang dilakukan Dinas Dukcapil, karena program ini sangat membantu masyarakat dari sisi waktu, efisiensi biaya dan jarak, karena dalam program inovasi ini dokumen kependudukan tersebut diantar langsung ke rumah masyarakat.

"Saat ini dokumen kependudukan menjadi hal sangat mendasar bagi negara dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Negara butuh data penduduk yang valid dalam melaksanakan perencanaan pembangunan baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM)," kata Evafauza Yuliasman lagi.