Padang, (ANTARA) - Komisi IV DPRD Sumatera Barat mengunjungi salah satu daerah terisolir di pprovinsi itu yakni Jorong Simamonen Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman yang tidak pernah memiliki infrastruktur yang layak sejak Indonesia mardeka.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muzli M Nur mengatakan Jorong Simamonen Hilir maupun Mudik adalah bagian dari Kabupaten Pasaman yang sangat butuh perhatian terutama infrastruktur layak namun tidak pernah terwujud sejak Indonesia merdeka.
"Dari kunjungan kita Ke Simamonen, pemerintah kabupaten, provinsi hingga pusat harus mengetahui dan membantu masyarakat sesuai kewenangan, carikan peluang peluang agar daerah ini bisa bebas dari predikat terisolir," katanya.
Sebelumnya tidak pernah kepala daerah provinsi maupun DPRD Ke Simamonen untuk melihat kondisi masyarakat. Hal ini diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur di Simamonen yang hanya bisa diakses dengan jenis kendaraan tertentu.
Jika akses jalan Ke Simamonen layak, maka akan mengangkat potensi daerah pada bidang perkebunan yaitu sawit dan jagung.
" Jika kebun sawit Di Simamonen bisa dikembangkan sebesar enam ribu hektare maka bisa didirikan pabrik sawit di sini dan tentunya diiringi akses memadai, " katanya.
Kampung Simamonen merupakan salah satu daerah terisolir yang terdiri dua Kejorongan yaitu Jorong Simamomen Hilir dan Jorong Simamonen Mudik. Dihuni sebanyak 800 KK.
Daerah ini sempat viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir, dimana masyarakat harus menandu mayat sejauh 5,7 kilometer untuk upacara pemakaman di daerah itu. Hal tersebut dikarenakan tidak bisanya ambulans masuk Ke Simamonen.
Akses jalan sangat buruk yang terdiri dari bebatuan dan tanah liat, tidak hanya itu. Ke Simamonen juga harus melewati sungai.
Rata-rata mata pencarian penduduk setempat banyak di sektor Pertanian yaitu petani karet, sawah, dan serai wangi. Sekitar 70 Persen warga setempat hidup dibawah garis kemiskinan.
Saat ini masyarakat setempat hanya menikmati fasilitas pendidikan berupa satu Sekolah Dasar (SD) dan SMP.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Suharjono mengatakan masyarakat tidak hanya membutuhkan akses jalan namun juga pendidikan yang layak. Pemerintah mesti mewujudkan adanya sekolah SMA yang permanen, fasilitas kesehatan Polindes yang memiliki ruang rawat inap dan dokter spesialis.
Dia mengatakan 800 KK bukanlah jumlah yang sedikit dan mereka juga berhak menikmati kemerdekaan pemerataan pembangunan yang adil dan makmur.
" Untuk memenuhi, infrastruktur jalan dan jembatan masyarakat Simamonen keuangan daerah (APBD) Kabupaten Pasaman tidak mencukupi, perlu anggaran provinsi hingga nasional untuk kelangsungan pembangunan, " katanya.
Salah satu ninik mamak Simamonen Mudik Ahmad Malin Ameh mengatakan impian masyarakat Simamonen selama ini tinggal angan angan,karena tidak adanya perhatian.
Dengan kedatangan gubernur dan DPRD provinsi mestinya jangan dengan tangan hampa, harus ada peninggalan berbentuk infrastruktur layak. Keluhan masyarakat setempat hendaknya dibawa pada rapat rapat resmi pemerintah daerah.
Ia mengatakan masyarakat meminta jalan aspal dari nagari tetangga Simamonen yaitu Langung, panjangnya 5,7 kilometer. Kebanyakan masyarakat sekolah hanya sampai SMP, ketika menyambung SMA selalu putus sekolah. Untuk itu perlu dibangun SMA permanen di sini, Jika ada masyarakat sakit dan harus dirawat diluar Simamonen harus ditandu sepanjang 5,7 kilometer.
" Dalam kesakitan ini, kita mempertanyakan penerapan nilai-nilai sila ke lima dalam hal pembangunan keadilan, " katanya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, kunjungan kerja ini bagian upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah. Terutama terhadap daerah yang selama ini masih terisolir jauh dari kemajuan pembangunan.
“Daerah Jorong Simamonen sangat memiliki potensi besar menghasilkan komoditi karet, jagung dan sawit. Namun terkendala insfrastruktur jalan hasil pertanian masyarakat disini susah dibawa keluar,” katanya..
Dilihat dari kondisinya infrastruktur jalannya, menjadi kendala utama dalam meningkatkan kemajuan potensi daerah. Belum lagi persoalan infrastruktur pelayanan dasar.
