Pengamat: Koalisi Harus Dibangun Berdasarkan Kesamaan Ideologi

Jakarta, (Antara) - Pengamat politik Sugeng Saryadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto menilai koalisi pemerintahan harus dibangun berdasarkan kesamaan ideologi, dan program pembangunan jangka panjang. "Ke depan koalisi harus berdasarkan ideologi dan program yang sama, kalau hanya upaya memelihara kekuasaan, ya seperti ini kejadiannya," kata Toto Sugiarto kepada Antara di Jakarta, Senin. Ia mengatakan koalisi dibangun saat ini hanya mempertimbangkan bagaimana kekuasaan bisa kuat dan tidak diganggu. Menurut dia, upaya mempertahankan koalisi juga untuk mempertahankan kekuasaan agar kuat di parlemen tetapi tidak menjalankannya dengan cita-cita yang sama. "Mempertahankan koalisi saat ini hanya untuk melanggengkan kekuasaan agar kuat di parlemen tanpa menjalan cita-cita yang sama," ujarnya. Dia mencontohkan pernyataan elit PKS yang bersebrangan dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan partai itu sudah pantas keluar dari koalisi. Menurut dia, partai koalisi memiliki keharusan untuk setuju dengan kebijakan penguasa. "Pernyataan PKS yang membuat yang bersebrangan dengan pemerintah itu menjadikan partai itu tidak berada dalam 'gerbong' pemerihtah dan harus mundur karena mereka tidak setuju dengan kebijakan penguasa," ujarnya. Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak penaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan baik. Salah satunya pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal. Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Dalam rapat Sekretariat Gabungan koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada Selasa (4/6), PKS tidak hadir. Taufik Ridho mengklarifikasi bahwa awalnya tidak ada undangan untuk presiden PKS namun partai itu mengutus fraksi untuk hadir. "Namun pukul 18.00 WIB pada, fraksi kami dihubungi protokol Wakil Presiden bahwa pertemuan tidak jadi mengundang Ketua Fraksi PKS tetapi presiden partai," kata Sekjen PKS Taufik Ridho Kamis (13/6). Ia mengatakan pada pertemuan Setgab Selasa (11/6) partainya tidak diundang untuk hadir. (*/sun)