Ratusan warga Dharmasraya ikuti sosialisasi peluang kerja ke luar negeri

Pulau Punjung, (ANTARA) - Ratusan warga Dharmasraya, Sumatera Barat mengikuti sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran bersama Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska.

"Sosialisasi ini memberi peluang serta informasi bagaimana masyarakat ketika bekerja ke luar negeri dengan aman dan terlindungi secara hukum," kata Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska di Pulau Punjung, Rabu.

Ia mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bentuk kerjasama Komisi IX DPR RI dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam rangka pemerintah mengurangi pengangguran.

Ia berharap melalui sosialisasi itu dapat memberi informasi dan merubah cara berpikir masyarakat jika yang bekerja di luar negeri bukan hanya TKI yang bekerja menjadi asisten rumah tangga.

"Tapi program ini memilik tujuan bagaiamana menempatkan pemuda Indonesia dapat bekerja sesuai dengan skillnya, bekerja secara aman, dan terlindungi secara hukum mulai dari pendaftaran sampai pulang kembali ke Indonesia," ujarnya

Ia berpesan kepada peserta, pemerintah setempat, dan anggota DPRD Dharmasraya yang hadir agar menyosialisasikan kembali terkait peluang kerja ke laur negeri tersebut.

Sementara, Kepala Dinas Tramigrasi Dan Tenaga Kerja Dharmasraya Marten Yunus, mengapresiasi atas dilaksanakan sosialisasi program kerja ke luar negeri di daerah itu.

Ia berharap melalui sosialisasi dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai peluang kerja ke luar negeri serta bagaimana bekerja yang terlindungi hak-haknya sebagai pekerja.

Kepala UPT Badan Perlindungan Migran Indonesia (BP2MI) Padang Joko Purwanto mengatakan untuk berangkat ke luar negeri diperlukan dokumen lengkap termasuk di dalamnya kerja yang memuat segala hak dan kewajiban saat bekerja di luar negeri.

Menurut dia persoalan selam ini adalah mereka yang berangkat kerja ke luar negeri tanpa memenuhi prasyaratan dokumen yang lengkap.

"Oleh sebab itu, permasalahan pelindungan PMI memerlukan peran serta dari pemerintah daerah hingga pemerintah nagari, bagaiamana masyarakat kita saat bekerja ke luar negeri sesuai prosedural," ujarnya. (*)