Jakarta (ANTARA) - California ingin bergabung dengan Kehakiman AS dalam menggugat Google terkait anti monopoli pada Jumat, menjadikan jaksa agung negara bagian itu sebagai Demokrat pertama yang secara terbuka mendukung litigasi.
Departemen tersebut pada bulan Oktober menuduh perusahaan bernilai 1 triliun dolar yang berbasis di California itu secara ilegal menggunakan kekuatan pasarnya untuk membuat saingannya pincang, dan diikuti oleh 11 negara bagian lain ketika diajukan.
“California tidak membuat perubahan substantif atas pengaduan tersebut. Secara khusus, California tidak ingin menambahkan fakta atau klaim baru,” kata Jaksa Agung Xavier Becerra, dilaporkan Reuters, dikutip Sabtu.
Google telah membantah melakukan kesalahan, dan perusahaan tersebut mengatakan bahwa mesin pencari dan produk lainnya dominan karena konsumen lebih memilihnya.
“Orang-orang menggunakan Google karena mereka memilih, bukan karena terpaksa, atau karena mereka tidak dapat menemukan alternatif,” kata juru bicara Google.
"Kami akan terus mengajukan kasus itu ke pengadilan. Perusahaan harus menanggapi permintaan California untuk bergabung dengan gugatan tersebut sebelum 18 Desember," kata hakim dalam kasus tersebut, Hakim Distrik AS Amit Mehta.
Departemen Kehakiman menyambut baik masuknya California ke dalam kasus ini, yang menyatakan bahwa Google melanggar undang-undang anti monopoli untuk membangun dan mempertahankan dominasi dalam penelusuran dan iklan penelusuran. (*)
Berita Terkait
Mahasiswa Universitas Tanjungpura ciptakan permainan monopoli bertema lalu lintas
Kamis, 4 April 2019 18:33 Wib
Petani minta pemerintah lindungi petani gambir dari monopoli harga pengusaha asing
Selasa, 24 Juli 2018 14:20 Wib
Menteri PUPR Minta Dirjen Awasi Monopoli Proyek Infrastruktur Nasional
Jumat, 15 September 2017 15:10 Wib
KPPU: Punya Hak Monopoli Bukan Berarti Semena-mena
Senin, 31 Oktober 2016 14:05 Wib
Wapres: Perdagangan Bebas Dapat Timbulkan Monopoli
Selasa, 3 November 2015 17:21 Wib
Penambang Keluhkan Monopoli Pasokan Batubara PLTU Sijantang
Rabu, 19 Agustus 2015 14:10 Wib
Wapres Tak Ingin Ada Monopoli Kawasan Kemayoran
Sabtu, 30 Mei 2015 5:38 Wib
Ruhut: Demokrat Korban Monopoli Media
Rabu, 28 Mei 2014 11:50 Wib