DPRD Solok Selatan pilih Nuansa Maninjau Resort Agam bahas Ranperda saat pandemi COVID-19

Padang Aro, (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat melakukan pembahasan Ranperda Pemekaran Nagari (desa adat) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di luar daerah saat kondisi normal baru.

"Karena kondisi COVID-19 kami memilih hotel yang tersembunyi dan hanya kami yang ada di dalamnya," kata Sekretaris DPRD Solok Selatan Mardiana dihubungi dari Padang Aro, Jumat.

Pembahasan Ranperda Pemekaran Delapan Nagari dan LKPJ Bupati dilaksanakan DPRD Solok Selatan di Hotel Nuansa Maninjau Resort Ambun Pagi Kabupaten Agam sejak 11-14 Juni 2020.

Dalam pembahasan Perda tersebut, katanya diikuti seluruh anggota DPRD dan didampingi oleh sekretariat DPRD selama pembahasan, sebab sekarang sudah memasuki kondisi normal baru.

"Sebelum berangkat seluruh anggota DPRD beserta sekretariat sudah melaksanakan tes swab dan hasilnya negatif COVID-19," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah tokoh Solok Selatan menyayangkan pembahasan Ranperda Pemekaran Nagari dan LKPJ Bupati oleh DPRD dilaksanakan di luar daerah saat pandemi COVID-19.

Salah seorang tokoh masyarakat setempat Jonril Arison Datuak Indo Mangkuto mengatakan sikap DPRD yang masih melakukan pembahasan di luar daerah tidak memberikan contoh baik bagi masyarakat saat pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah membuat perekonomian masyarakat terimbas, alangkah lebih bijak kalau pembahasan oleh DPRD dilaksanakan di Solok Selatan saja.

"Sebaiknya pembahasan di Solok Selatan saja, karena ruang sidang DPRD sendiri sangat layak untuk digunakan mengapa harus keluar daerah," ujarnya.

Selain itu, katanya masih ada alternatif lain di Solok Selatan untuk mengadakan pertemuan seperti Camintoran, selain sebagai tempat wisata lokasi itu juga jauh dari keramaian.

Untuk pembahasan di luar daerah tentu biayanya sangat besar, dan lebih bijak apabila anggaran itu dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.

"Kalau pembahasan dilakukan di dalam daerah, minimal untuk makanan ringan bisa dibeli dari produk masyarakat lokal sehingga membantu perekonomian mereka," ujarnya. (*)