Forum Masyarakat Minang minta pemerintah jelaskan permasalahan sebenarnya di Wamena

Padang, (ANTARA) - Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat meminta kejelasan kepada pemerintah terkait persoalan yang sebenarnya terjadi di Wamena yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.

Salah seorang perwakilan FMM Jell Fatulloh saat rapat dengar pendapat di Padang, Senin mengatakan pihaknya mendesak DPRD Sumbar menyurati DPR RI memanggil presiden untuk menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi di Wamena yang tidak kondusif dan menyebabkan delapan orang masyarakat Minang menjadi korban.

Ia mengatakan kejadian di Wamena harus mendapatkan perhatian lebih dan yang dilakukan sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada yang dibunuh secara tidak wajar bahkan dibakar.

Dirinya mengatakan FMM akan melakukan aksi solidaritas yang akan dilaksanakan pada hari Minggu (5/10) di kawasan Gor Haji Agus Salim untuk menyuarakan pendapat terkait persitiwa di Wamena.

“Kami berharap DPRD Sumbar dalam hal ini dapat ikut serta dalam aksi tersebut mendukung agar pemerintah segera menyelesaikan perosalan yang ada di sana,” katanya.

Dari pantauan pihaknya, banyak beredar bendera-bendera negara lain yang berkibar pada di wilayah Wamena.

"Ini bukan permasalahan ras lagi, karena banyak indikasi yang berbau provokasi dari pihak luar,”katanya.

Selain itu dirinya juga mempersoalkan penangkapan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa berujung ricuh oleh Polda Sumbar. Pihaknya meminta agar Kapolda memutihkan kasus ini karena jika diteruskan akan membuat banyak unjuk rasa lanjutan.

“Kita juga mengkritisi langkah rektor yang mengeluarkan mahasiswa yang terlibat aksi perusakan gedung DPRD Sumbar. Kita minta kebijakan ini dikaji ulang mengingat mahasiswa sulit masuk kuliah dan karean persoalan ini mereka harus keluar,” katanya.

Kedatangan FMM disambut oleh calon definitif Ketua DPRD Sumbar Supardi dan anggota DPRD Sumbar dari fraksi Gerindra Yusuf Abit, Evi Yandri Rajo Budiman.

Dia mengatakan secara kelembagaan DPRD Sumatera Barat belum memiliki pimpinan definitif sehingga kinerja mereka masih terbatas.

“Kita berharap alat kelengkapan dewan (AKD) segera dibentuk pada minggu ini, untuk hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat, akan ditindak lanjuti oleh pihak DPRD dan Pemprov Sumbar,” katanya.

Kemudian masalah di Wamena, sejalan dengan keinginan FMM Pemprov dan DPRD juga ingin minta kejelasan atas masalah ini.

Ia mengatakan yang dipulangkan bukan perantau keseluruhan, tapi warga yang ingin pulang. Bagi yang tidak meminta pulang dicarikan tempat-tempat yang aman.

“Kita memang belum bisa menyimpulkan apakah ada hubungannya dengan SARA karena masih diselidiki dan Pemprov Sumbar bertanggung jawab penuh atas warga Minangkabau yang di Papua," katanya.