Semarang, (ANTARA) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohammad Sohibul Iman memastikan PKS menjadi oposisi pada pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mendatang guna menjaga proses demokrasi di Indonesia.
"Insya Allah PKS menjadi oposisi saat yang lain tidak mau dioposisi, meskipun keputusan akhir dari sikap kita nanti menunggu Majelis Syuro," katanya usai menghadiri bimbingan teknis dan Pembekalan Anggota Legislatif PKS Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Grasia, Kota Semarang, Jumat.
Menurut dia, para kader PKS dari berbagai daerah di Indonesia juga menginginkan agar partainya berada di luar pemerintahan sebagai wujud sistem pengawasan dan keseimbangan.
"Dari sisi kepantasan demokrasi, kalau semua masuk ke pemerintahan maka kita akan ditertawakan, ini demokrasi apa? Jadi logika paling dasar ini saya kira sangat penting dipegang," ujarnya didampingi Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih.
Sohibul mengaku tidak masalah jika harus menjadi satu-satunya partai oposisi karena hal itu merupakan masukan sekaligus keinginan dari para kader PKS serta pemilih pasangan calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres yang lalu.
Para kader PKS, kata dia, melihat perlu ada pihak yang menjadi penyeimbang dan pengawal jalannya pemerintahan.
"PKS tidak ingin mengecewakan mereka, mudah-mudahan mereka menjadi Pemilih PKS pada pemilu berikutnya," katanya.
Ia mengungkapkan Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengajak PKS untuk bergabung pada koalisi, namun ditolak dengan beberapa masukan.
"Saya beri masukan demi menjaga demokrasi, lebih baik kita menjadi oposisi dan justru titik kritisnya itu sendiriannya itu. Menurut saya heroisme itu ada kalau kita sendirian," ujarnya.
PKS tidak mempermasalahkan jika akhirnya Partai Gerindra bergabung ke koalisi.
"Yang perlu dipahami, Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, red) pun belum final dan 'feeling' saya sebagai sahabat yang sudah lama, saya kok tetap merasa Pak Prabowo tetap bersama PKS di luar koalisi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sohibul menyebut bahwa politik di Indonesia itu unik karena kondisi politik di tingkat nasional itu berbeda dengan yang di tingkat bawah.
Selain itu, pola koalisi partai politik Indonesia bersifat acak atau tidak mengikuti pola diatasnya.
"Akibatnya, PKS bisa (berkoalisi) dengan PDIP, bisa dengan Nasdem dan ini bisa merelaksasi. Kalau di atas begitu tegang, di bawah justru rileks," katanya. (*)
