Sepak terjang Indonesia di kancah internasional tidak perlu diragukan lagi. Indonesia banyak berperan aktif dan memegang posisi penting di berbagai forum dan organisasi regional dan global, salah satunya di PBB.
Belum lama ini Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (DK PBB), dan saat ini Indonesia resmi memegang jabatan sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020.
Sekarang Indonesia bergerak melebarkan sayap untuk posisi lain di PBB. Pemerintah RI menyatakan siap maju untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) untuk periode 2020-2022.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya pada awal Januari 2019 telah menyampaikan bahwa Indonesia akan mencalonkan diri untuk posisi anggota di badan hak asasi manusia terkemuka PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss.
Untuk itu, pemerintah RI pun harus berjuang dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB yang akan dilaksanakan pada November 2019.
Upaya Kampanye
Pemerintah Indonesia sudah memulai persiapan upaya kampanye untuk pemilihan anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 yang akan dilakukan secara tertutup saat Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada November mendatang.
"Kita sudah memulai persiapan untuk kampanye untuk keanggotaan Dewan HAM PBB tahun ini," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.
Indonesia dalam kampanye pencalonannya sebagai anggota Dewan HAM PBB mengusung tema "Indonesia Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan dan Keadilan Sosial" (Indonesia True Partner for Democracy, Development and Social Justice).
Febrian menyebutkan bahwa Indonesia akan memulai kampanye pertama untuk keanggotaan Dewan HAM PBB pada akhir Februari dan mengadakan pameran pada Juni tahun ini di Jenewa, Swiss.
"Kampanye di Jenewa itu akan dilakukan secara masif dan dengan kekuatan penuh. Saya rasa dengan kita masuk ke Dewan HAM PBB, itu akan menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM," ujar dia.
Di Jenewa, pemerintah RI akan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengampanyekan pencalonan Indonesia, salah satunya di Sidang ke-40 Dewan HAM PBB yang akan dihadiri oleh Menlu Retno Marsudi pada 25-28 Februari untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam upaya pemajuan nilai-nilai HAM.
Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib, menyebutkan bahwa Menlu RI akan menyampaikan pokok pikiran, posisi, dan capaian Indonesia dalam isu pemajuan HAM. Selanjutnya, Menlu Retno juga akan memanfaatkan waktu di sela-sela Sidang Dewan HAM PBB itu untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan dari negara-negara lain bagi pencalonan Indonesia tersebut.
"Kita juga akan melakukan serangkaian kegiatan untuk menggalang dukungan, baik dalam pertemuan bilateral maupun multilateral, kita sampaikan muatan kepentingan kita untuk pencalonan di Dewan HAM PBB, tentu kita harapkan dukungan solid dari negara sahabat," ujar dia.
Selain melalui hubungan bilateral, Indonesia pun akan berupaya menggalang dukungan untuk mendapatkan kursi anggota Dewan HAM PBB melalui berbagai organisasi multilateral, termasuk Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
"Kita juga akan galang dukungan untuk pencalonan Indonesia untuk keanggotaan Dewan HAM dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-46 OKI di Abu Dhabi," kata Achsanul.
Selain itu, seluruh perwakilan RI di luar negeri juga akan terus berkampanye dan menggalang dukungan di masing-masing negara untuk pemilihan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM.
Peluang
Bukan hanya berkampanye, pemerintah Indonesia juga perlu menghitung seberapa besar peluang Indonesia untuk menang dalam perlombaan menuju keanggotaan Dewan HAM PBB.
"Untuk peluang tentu kita optimistis karena modalitas yang Indonesia punya cukup baik. Negara pesaing tentu punya mesin sendiri untuk menggalang dukungan," ujar Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, Achsanul Habib.
Untuk mendapatkan posisi di Dewan HAM PBB itu, Indonesia harus bersaing dengan beberapa negara lain di Asia-Pasifik. Indonesia akan memperebutkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB periode 2020-2022 untuk kawasan Asia-Pasifik bersama lima negara lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Marshall Islands.
Menurut Achsanul, Indonesia mempunyai negara-negara sahabat "tradisional" yang potensial menjadi pendukung RI menuju kursi anggota Dewan HAM, misalnya 57 negara OKI dan 9 negara sesama anggota ASEAN.
"Kita juga akan masuk ke kelompok-kelompok negara di Amerika dan Eropa. Mereka selama ini punya pandangan cukup baik tentang HAM Indonesia. Australia juga bisa kita dekati untuk minta dukungan," katanya.
"Hal teknis lainnya, apakah negara yang kita akan galang dukungannya itu sudah punya perjanjian untuk dukung negara lain, maka akan kita lihat pemetaannnya," lanjut dia.
Akan tetapi, ada juga kekhawatiran bahwa isu-isu negatif tentang kondisi HAM di dalam negeri dapat menghambat peluang Indonesia meraih keanggotaan di Dewan HAM PBB.
Terkait dengan hal itu, Dirjen Multilateral Kemenlu Febrian Ruddyard mengatakan bahwa dengan masuk menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia justru menunjukkan komitmen untuk transparan tentang kondisi HAM dalam negeri.
"Dengan masuk pencalonan menjadi anggota Dewan HAM itu menunjukan kepercayaan diri Indonesia untuk menjunjung hak asasi manusia. Justru pencalonan di Dewan HAM PBB harus mendorong untuk lebih memberdayakan mekanisme di dalam negeri dalam mengatasi masalah HAM," ucapnya.
Rekam Jejak
Namun demikian, Indonesia sebenarnya mempunyai rekam jejak dan citra yang cukup baik secara internasional terkait peran dan posisi dalam upaya pemajuan hak asasi manusia. Hal itu terbukti dengan Indonesia sudah empat kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Sebelumnya, Indonesia menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.
Indonesia juga masih mempunyai rekam jejak lain yang bisa dibawa untuk memperjuangkan posisi di Dewan HAM PBB, khususnya saat bersaing dengan negara-negara pesaing dari kawasan Asia-Pasifik.
Misalnya, Indonesia diakui sebagai salah satu negara pertama di Asia-Pasifik yang mempunyai komisi nasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Komnas HAM di Indonesia dibentuk pada 1993.
"Indonesia memang salah satu tolak ukur di Asia-Pasifik dalam upaya pemajuan nilai HAM. Indonesia sering diminta menjadi perwakilan dari negara Asia-Pasifik dan negara berkembang untuk rekam jejak baik dalam hal HAM," ungkap Achsanul Habib.
Selain itu, Indonesia pun dikenal dengan rekam jejak diplomasi kemanusiaan yang dilakukan untuk mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan di beberapa negara, seperti di Myanmar dan Palestina. Hal itu merupakan satu poin tambahan yang membuat Indonesia layak kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.
"Rekam jejak lainnya di dunia internasional, pembentukan Badan HAM ASEAN itu inisiatif Indonesia, 'independent human rights body' di OKI juga ide Indonesia. Kita juga semangat dalam pemajuan demokrasi, misalnya setiap tahun mengadakan Bali Democracy Forum. Hal-hal ini dicatat dalam forum-forum di PBB," kata Achsanul.
Untuk itu, dia mengaku optimistis dengan peluang Indonesia untuk kursi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 mengingat rekam jejak Indonesia yang baik. Pemerintah RI pun mengharapkan sebanyak-banyaknya dukungan dari negara-negara sahabat.
Sesuai dengan tema yang diusung dalam kampanye pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB, yakni "Mitra Sejati untuk Demokrasi, Pembangunan, dan Keadilan Sosial", Indonesia siap bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memajukan dan melindungi nilai-nilai hak asasi manusia. (*)
