Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kesepakatan yang tercapai dalam divestasi Freeport merupakan kemajuan besar bagi Indonesia.
"Kalau sudah bisa masuk ke head of agreemeent, itu sebuah kemajuan yang amat sangat pesat, jangan dipikir itu ketemu baru tanda tangan, ini proses panjang 3,5 tahun dengan Freeport," kata Presiden Jokowi usai memberikan kuliah umum di Akademi Bela Negara Partai NasDem di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kesepakatan harus dimulai dari adanya "head of agreement (hoa)" dan nanti harus ditindaklanjuti dengan kesepakatan kedua hingga ketiga.
"Kesepakatan itu merupakan proses panjang hampir 3,5-4 tahun, kalau sudah bisa masuk ke HoA, itu sebuah kemajuan yang amat sangat pesat. Alhamdulillah patut kita syukuri. Jangan malah sudah ada kemajuan dibilang miring-miring," katanya.
Sebelumnya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan Heads of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum, Freeport McMoran, dan Rio Tinto pada Kamis (12/7) menyisakan masalah terkait dengan status HoA dan harga pembelian.
"Menurut Menteri BUMN pada konferensi pers, HoA mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat (non-binding agreement)," ujar Hikmahanto Juwana.
Hal itu perlu mendapat klarifikasi mengingat status binding dan non-binding agreement mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.
"Bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa, menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum? Ini tentu bisa melemahkan posisi Inalum," ungkap Hikmahanto.
Selanjutnya, dalam laman London Stock Exchange juga disebutkan bahwa harga penjualan 40 persen participating interest sebesar 3,5 miliar dolar AS.
Harga tersebut sepertinya setelah memperhitungkan perpanjangan konsesi PT FI hingga 2041.
Dalam hal demikian sebaiknya, lanjut dia, Inalum tidak melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian ESDM.
"Bila tidak, manajemen Inalum pada saat ini di kemudian hari ketika tidak menjabat dapat diduga oleh aparat penegak hukum telah melakukan tindak pidana korupsi," kata dia.
Hal ini karena manajemen dianggap telah merugikan keuangan negara. Kerugian negara dianggap terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan.
"Padahal izin perpanjangan dari Kementerian ESDM pada saat perjanjian jual beli participating interest dilakukan belum diterbitkan," katanya.
Sementara itu menanggapi penggeledahan rumah Dirut PLN oleh KPK, Presiden Jokowi mengatakan itu kewenangan KPK. "Saya percaya KPK bertindak profesional," katanya. (*)
Berita Terkait
Vale Indonesia siap tawarkan divestasi saham kepada pemerintah
Sabtu, 5 Januari 2019 7:46 Wib
Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf sesalkan serangan atas divestasi Freeport
Sabtu, 20 Oktober 2018 9:50 Wib
Bank Mitsubishi pimpin 11 bank pemberi pinjaman kepada Inalum untuk divestasi Freeport
Kamis, 2 Agustus 2018 5:56 Wib
Pengamat sarankan pemerintah transparan soal divestasi freeport
Selasa, 17 Juli 2018 9:46 Wib
Pengamat : Divestasi Saham Freeport Harus Kedepankan Kepentingan Bangsa
Kamis, 24 Agustus 2017 8:03 Wib
Syarat Perpanjangan Kontrak Freeport, Jonan: Divestasi
Rabu, 23 Agustus 2017 15:11 Wib
Pemerintah Wajibkan Freeport Divestasi Sebelum Oktober 2015
Kamis, 13 November 2014 16:33 Wib
PIP: Kelanjutan Divestasi Newmont Tunggu Izin DPR
Selasa, 23 Juli 2013 8:06 Wib