Joko Widodo "tersandera" dalam memilih calon wakil presiden

Jakarta, (Antaranews Sumbar) - Menjelang pemilihan umum anggota badan legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, berbagai lembaga survei makin penting dan dominan, terutama kalau berbicara tentang tingkat elektabilitas dan ketokohan seorang pemimpin.

Beberapa lembaga survei telah menempatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami peningkatan elektabilitas dan sebagai teratas. Namun, hingga saat ini belum menetapkan siapa calon pendampingnya sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi dirinya dalam Pemilu Presiden 2019.

Di berbagai kesempatan Jokowi selalu tidak mau menyebut siapa cawapres yang akan dipilih dan menyatakan akan masih berkonsentrasi untuk menyelesaikan berbagai program sebagai kepala pemerintahan.

"Saya masih konsen kerja, masih panjang, kalau sudah saatnya akan saya putuskan dengan semua partai pendukung, juga sukarelawan," kata Presiden saat meninjau perumahan untuk nelayan di Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24-4-2018).

Bahkan, Jokowi merasa tidak terbebani oleh banyaknya nama yang disodorkan untuk menjadi kandidat sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019.

"Em, gampang ... ha-ha-ha ...," jawab Presiden ketika menjawab pertanyaan wartawan apakah susah menentukan calon pendampingnya yang pas hingga saat ini.

Jokowi menginginkan agar kerjanya dalam memimpin pemerintahan dalam menyelesaikan beragam program yang dicanangkan tidak direcoki urusan elektabilitas terkait dengan pemilu mendatang.

Jokowi mengaku akan konsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang belum selesai, bahkan masih begitu banyak program yang sampai saat ini belum rampung.

Untuk itu, dia meminta kesempatan agar bisa tetap berkonsentrasi pada pekerjaannya itu hingga akhir masa kerjanya rampung pada tahun 2019.

Dalam beberapa survei dari lembaga survei nasional dapat diketahui elektabilitas Jokowi yang terus naik dibandingkan dengan elektabilitas lawan-lawan politiknya, khususnya Prabowo.

Survei Cyrus Network, misalnya, menunjukkan elektabilitas Jokowi 58,5 persen, sementara Prabowo sebesar 21,8 persen.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai hasil survei yang menempatkan elektabilitas calon presiden petahana sangat tinggi melampaui nama-nama lainnya karena Jokowi sebagai calon presiden telah mendominasi karya dan prestasi kerjanya.

Menurut Andreas Pareira, hasil survei, paling tidak adalah refleksi sebut merupakan aspirasi dari masyarakat saat ini. Bahkan, dia memprediksi jika situasi terus berjalan kondusif dan stabil, elektabilitas Jokowi dalam 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun ke depan akan meningkat terus melampaui 60 persen. Dengan demikian, aman menuju Pilpres 2019.

Goda Menteri Susi

Tengah-tengah desakan siapa yang akan mendampingi pada Pilpres 2019, Presiden Jokowi melontarkan godaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin jadi cawapres.

Presiden yang menanggapi keberanian Susi memerintah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengeruk sungai-sungai di sekitar Pantai Pangandaran, Jawa Barat, sebagai bentuk keinginan untuk jadi cawapres.

"Yang perintah mestinya bukan Bu Susi kepada menteri, yang perintah itu Presiden. Jangan-jangan Bu Susi ini mau jadi Presiden. Pengin jadi wapres ini keliatannya," sindir Jokowi.

Menanggapi sindiran Presiden ini, Menteri Susi yang duduk di antara para nelayan yang menghadiri peresmian Keramba Jaring Apung lepas pantai atau "offshore" di Pelabuhan Pendaratan Ikan Cikidang, Babakan, Pangandaran, Selasa (24-4-2018), langsung belingsatan dan melambaikan tangannya tanda menyatakan tidak.

Usai acara peresmian dan peninjauan keramba Jaring Apung lepas pantai di Pangandaran, Menteri Susi tidak mau memberikan konfirmasi kepada wartawan terkait dengan sindiran Presiden itu.

Sindiran Presiden ini sengaja atau tidak karena sebelumnya kelompok yang menamakan dirinya Pegasus (Pergerakan untuk Susi) mendukung bila Menteri Susi maju sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Menurut juru bicara Pegasus Oka Wijaya, dukungan itu dilakukan untuk menyikapi perkembangan ramainya pembahasan mengenai sosok capres/cawapres mendekati tahun pemilu.

Oka mengatakan bahwa pihaknya mendorong dan menantang Menteri Susi untuk menduduki posisi baru dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Kelompok lainnya yang menyebut diri mereka Jokowi/Susi Pudjiastuti (Joss) menyatakan dukungannya bila Presiden Joko Widodo memilih sosok Susi Pudjiastuti sebagai wakil presidennya untuk periode 2019 s.d. 2024.

Munculnya nama Susi ini telah ditanggapi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim agar kiprah Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan masih harus terus dibuktikan di luar soal penenggelaman kapal.

Apalagi, Abdul Halim juga menyoroti masih adanya sejumlah permasalahan di sektor perikanan, antara lain, anjloknya produksi garam, tingginya angka impor garam, hingga tersebarnya sejumlah merek ikan kalengan yang mengandung cacing yang mayoritas bahannya bersumber dari keran impor.

Untuk itu, pada saat ini Menteri Susi dinilai lebih baik untuk fokus pada upayanya guna memajukan industri perikanan nasional.

Selain Menteri Susi, tokoh-tokoh lain yang sudah muncul lebih dahulu, juga dianggap pantas mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 dan bisa mendongkrak elektabilitasnya, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto karena sebagai partai pengusung, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan juga putra presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga sangat gencar dan terang-terangan mengampanyekan dirinya sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi.

Namun, hingga saat ini Presiden belum menentukan nama sebagai pendampingnya dan publik masih akan menunggu lama putusan Jokowi menyebut nama cawapresnya karena masih ingin konsentrasi menyelesaikan programnya.(*)