Delapan prioritas pembangunan Mentawai 2019, hasil Musrenbang

Tuapeijat (Antaranews Sumbar) - Setelah menjalankan proses selama dua hari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai menghasilkan delapan program prioritas pembangunan tahun depan.

Hal disampaikan Bupati Mentawai melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, Naslindo Sirait di Tuapeijat, Selasa.

Delapan prioritas pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2019, yakni penyediaan air baku dan air bersih.

Penyediaan air baku dan air bersih tersebut kegiatan yang akan dilakukan adalah membangun embung sebanyak empat unit, pembangunan air bersih empat unit dan pamsimas empat unit.

Kemudian peningkatan sanitasi layak dan pengembangan pemukiman, yang kegiatannya akan ada pembangunan fasilitas MCK sebanyak 300, pembangunan toilet umum, pembangunan TPA, pembangunan TPS, pembangunan GOR dan penataan pemukiman kumuh.

Penanggulangan kemiskinan dan penuntasan sebagai daerah tertinggal. Dalam program prioritas tersebut dijabarkan akan ada bantuan stimulus perumahan kepada 300 rumah tangga, kemudian jaminan kesehatan kepada 38.191 jiwa.

Selanjutnya, kata Naslindo, peningkatan koneksivitas wilayah diantaranya pembangunan jalan trans Mentawai, pembangunan infrastruktur perdesaan, perencanaan dermaga marina dan pengadaan kapal antar pulau.

Lalu peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, dan pengelolaan hasil pertanian pengembangan kawasan perdesaan.

Ia mengatakan, dalam program ini akan ada pembangunan kawasan pertanian terpadu, pengembangan budidaya kepiting, pembangunan kawasan peternakan.

Berikutnya adalah program pengembangan dan penataan kepariwisataan, kata dia, yang dalam kegiatan ini akan ada pembangunan desa wisata, (Madobag, Muntei, Mapaddegat, Katiet), sedangkan penataan kepariwisataan adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Lalu program inovasi dan layanan publik, yakni penyusunan peraturan daerah (Perda), dan inovasi layanan publik.

Munculnya program prioritas tersebut, kata dia, karena ada banyak permasalahan yang dihadapi masih tingginya persentase penduduk miskin, masih rendah pemenuhan gizi ibu dan anak.

Selain itu, masih rencana sarana prasarana ekonomi masyarakat, masih rendahnya pengelolaan hasil pertanian dan rendahnya inovasi layanan publik.***