Presiden Trump akan kerahkan militer untuk jaga perbatasan negaranya dengan Mexico

Washington, (Antaranews Sumbar) - Presiden AS Donald Trump menyebutkan, Selasa, dia akan mengerahkan pasukan militer untuk menjaga perbatasan negaranya dengan Meksiko sampai dinding yang dijanjikan terpasang dan ada "keamanan yang layak".

Trump mengatakan penggunaan militer di perbatasan Selatan itu sebagai "sebuah langkah besar".

Presiden AS itu baru-baru ini mengancam akan menghentikan bantuan AS untuk Honduras dan negara-negara lain kecuali mereka menghentikan "rombongan" migran Amerika Tengah menuju Amerika Serikat.

Ia juga menekankan ancaman untuk menghentikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) jika aliran migran itu tidak dihentikan.

"Kami akan melakukan ini dengan Meksiko, dan mereka harus melakukannya, kalau tidak saya tidak akan mengurusi kesepakatan NAFTA," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.

Ia mengatakan jika "rombongan" itu mencapai perbatasan AS "undang-undang kita sangat lemah dan menyedihkan ... seakan-akan kita tidak punya perbatasan".

Para pejabat Meksiko pada Selasa meningkatkan upaya untuk memproses kelompok yang semakin sedikit itu dan menentukan apakah mereka punya hak untuk tetap berada di Meksiko atau dikembalikan ke negara-negara asal mereka.

Meksiko mengatakan perjalanan "rombongan-rombongan" dari sebagian besar negara-negara Amerika Tengah, termasuk banyak di antaranya yang mengungsikan diri dari kekerasan di Honduras, telah berlangsung sejak 2010.

"Sampai kita punya dinding dan keamanan layak kita akan menjaga perbatasan (dengan mengerahkan) militer," kata Trump.

Ia mengatakan dirinya akan segera melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Mattis dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas wacana itu.

Sejumlah presiden AS di masa telah memerintahkan pasukan Garda Nasional untuk menjaga perbatasan.

Di bawah kepemimpinan Presiden W. Bush, pasukan Garda Nasional dari seluruh 54 negara bagian dan wilayah AS dikerahkan antara 2006 dan 2008 untuk menjalankan tugas-tugas seperti analisa intelijen yang berkaitan dengan perbatasan namun tidak secara langsung dikerahkan sebagai petugas penegak hukum, menurut Pentagon.(*)