New Delhi, (Antara Sumbar) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pamer berbagai kebijakan dan pencapaian kinerjanya dalam 2 tahun terakhir kepada 20 Chief Executive Officer (CEO) perusahaan terkemuka di India.
"Setelah dua tahun bekerja keras mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi, PDB kami tumbuh semakin stabil dan rebounding," kata Presiden Jokowi saat melakukan collective call dengan 20 CEO perusahaan terkemuka dari India di The Leela Palace Hotel New Delhi, India, Selasa.
Ia juga menjelaskan tentang semakin positifnya sentimen investor bahkan Presiden percaya komunitas bisnis di Tanah Air semakin produktif terutama yang bergerak di sektor e-commerce, pariwisata, hingga manufaktur.
"Saya dan kabinet bekerja keras untuk mereformasi dan meng-upgrade ekonomi Indonesia," katanya.
Presiden menjelaskan juga tentang upayanya memulai reformasi pemberian subsidi pada awal pemerintahannya.
Pemerintah Indonesia kemudian menginisiasi kebijakan berupa detegulasi untuk menyederhanakan perizinan dan kemudahan berusaha.
Indonesia juga menjajaki kerja sama dan masuk dalam Free Trade Agreement untuk Uni Eropa dan Australia.
"Tahun ini kami melaunching program amnesti pajak," katanya.
Program itu dikatakannya hanya dalam lima bulan mampu menjadi program amnesti pajak tersukses di dunia menurut Dutch Bank.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi membawa serta delegasinya yakni lima CEO dari Indonesia yakni PT Pindad Abraham Mose, Garuda Food Sudhamek AWS, Vice Chairman of Kadin Shinta W. Kamdani, Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, Bosowa Group Erwin Aksa, dan Sinar Mas Group Fuganto Widjaja.
Presiden Jokowi pun kemudian mengundang para CEO untuk menjajaki peluang berbisnis di Indonesia dengan berbagai tawaran kemudahan yang diberikan.
"Beritahu saya apa yang bisa menteri-menteri saya dan saya lakukan untuk membantu Anda mewujudkan rencana bisnis Anda di Indonesia," katanya.
Turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan para CEO sejumlah Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Thomas Trikasih Lembong. (*)
