Sarilamak, (AntaraSumbar) - DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mendesak pemerintah setempat untuk segera mendata nagari (desa adat) yang belum teraliri listrik.
Anggota DPRD Limapuluh Kota Whendy Chandra saat dihubungi dari Payakumbuh, Kamis, mengatakan pendataan tersebut bertujuan untuk mengambil langkah berikutnya sehingga masyarakat dapat menikmati listik.
Menurutnya, nagari yang belum teraliri listrik tersebut dapat diatasi dengan dua solusi, yakni mengunakan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) atau PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Jika nagari tersebut bisa tersambung dengan daya listrik dari PLN, maka gunakan PLN. Kalau tidak, terpaksa menggunakan PLTMH," kata politisi Partai Demokrat itu pula.
Pihaknya akan mengupayakan aspirasi masyarakat tersebut dan menyampaikannya ke Pemprov Sumbar, kementerian terkait, hingga DPR RI sehingga dapat dicarikan solusinya.
Diharapkan, kata dia lagi, keinginan masyarakat untuk menikmati fasilitas listrik tersebut dapat terealisasi sesegara mungkin.
Ia menilai, pemasangan listrik tersebut merupakan salah satu langkah untuk melepaskan suatu nagari atau daerah terpencil dari ketertinggalan dan keterbelakangan.
Whendy menambahkan, jika fasilitas listrik tersebut sudah dapat dinikmati masyarakat maka dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan.
Sebelumnya, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menyebutkan saat ini baru 72 persen masyarakat setempat yang menikmati listrik, dan angka tersebut jauh di bawah rasio elektrifikasi Sumbar 83 persen.
"Sejumlah jorong atau nagari yang belum tersentuh listrik itu antara lain terdapat di Kecamatan Kapur IX dan Bukik Barisan," kata dia.
Pihaknya berharap, DPR RI, kementerian terkait, dan Pemprov Sumbar dapat mencarikan solusi, sehingga masyarakat tersebut dapat menikmati listrik. (*)
