Jakarta, (Antara) - Sejarawan Rusdhy Hoesein mengatakan Rapat Raksasa Lapangan Ikada pada 19 September 1945 merupakan awal peristiwa demokrasi bangsa karena melibatkan ratusan ribu rakyat dalam pembangunan negeri.
"Sekitar 200-300 ribu rakyat berkumpul (di Lapangan Ikada) dari jam 5 pagi sampai 4 sore. Mereka menginginkan suatu pernyataan politik dari Soekarno karena sebulan setelah kemerdekaan tidak ada perubahan yang berarti," kata Rushdy pada pemutaran film dokumenter "Rapat Raksasa Ikada 1945" di Galeri Foto Jurnalistik Antara di Jakarta, Sabtu.
Rushdy mengatakan pada saat itu rakyat merasa tidak ada kemajuan setelah Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena masih ada penjajahan dari Jepang, sementara pihak sekutu belum menginjakkan kaki ke Tanah Air.
Peristiwa 70 tahun silam tersebut, sambung Rushdy, menggambarkan kegairahan rakyat, khususnya pemuda dan mahasiswa dalam membuktikan suatu legitimasi politik bahwa Indonesia telah merdeka.
Pemerintah Jepang pun merasa resah dengan adanya kerumunan rakyat yang telah berkumpul karena saat itu ada larangan berkumpul lebih dari lima orang. "Saat itu rakyat hanya mau dibubarkan oleh Soekarno," kata Rushdy.
Presiden Soekarno pun tiba pukul 16.00 WIB bersama rombongan dan melakukan pidato tersingkat yang pernah dilakukan, kemudian rakyat bubar dengan tenang dan disiplin tanpa ada kericuhan atas perintah presiden.
Rushdy menilai nilai demokrasi yang ada pada peristiwa Rapat Raksasa Ikada dapat dilihat dari dua hal, yakni partisipasi masyarakat pada pembangunan negara dan keterkaitan antara pemerintah dengan rakyat.
Pemerintah pada masa kini harus memperhatikan rakyat sehingga mereka memiliki minat untuk menyelenggarakan pembangunan. (*)
