Empat Tahun Kepemimpinan Muzni Zakaria-Abdul Rahman

Memasuki empat tahun kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Abdul Rahman telah berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan di Kabupaten itu.

Perubahan ataupun perbaikan yang telah berhasil ditingkatkan kualitasnya di antaranya yaitu dalam sektor Koperasi Perdagangan dan Perindustrian serta pada Kantor Pelayanan Umum dan Pelayanan.

Keberhasilan tersebut bisa dilihat dengan terus meningkatnya perizinan dari segala sektor pada di KPUP. hal ini bisa berhasil dilakukan karena upaya-upaya yang telah dilakukan semenjak kepemimpinan Muzni Zakaria dan Abdul Rahman.

Dari sektor perizinan dan pelayanan misalnya upaya yang sudah dilakukan dalam hal peningkatan pengurusan IMB di daerah itu dengan cara terlebih dahulu dilakukan adalah mengajak Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi yang sudah meimiliki rumah atau bangunan lain tetapi belum memiliki IMB agar seger mengurusnya.

Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan (KPUP) Kabupaten itu Syamsurizal, mengatakan, langkah ini telah berhasil meningkatkan pengurusan IMB oleh masyarakat.

"Mengajak PNS tersebut dengan cara menyurati seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan meminta agar staffnya yang sudah memiliki bangunan mengurus IMB," jelasnya.

PNS memang menjadi sasaran utama untuk melakukan pengurusan IMB karena mereka merupakan panutan masyarakat. jika pegawai yang lebih tahu dan mengerti tentang perizinan dan pemerintahan sudah mematuhi semua aturan maka masyarakat juga akan mengikutinya.

"Jika seorang PNS yang merupakan abdi negara belum mengurus IMB maka juga akan sulit mengajak masyarakat sebab mereka berpedoman pada PNS," katanya.

Selain itu kata dia, upaya yang tidak kalah bagusnya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan sedang dilakukan yaitu menyurati berbagai instansi seperti Perbankan, Perusahaan Listrik Nasional (PLN) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

untuk perbankkan sudah memberikan respon positif karena surat yang diajukan oleh pemerintah daerah sudah mereka setujui dan ini juga memberi dampak positif bagi mereka. Dalam surat yang diberikan pada perbankan tersebut dimohonkan agar ditambah satu persyaratan bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan peminjaman dengan jaminan rumah harus memiliki IMB.

"Sekarang masih dalam proses penjajakan dan jika memungkinkan nantinya akan dibuat perjanjian dengan Bank untuk melampirkan hal tersebut dalam transaksi peminjaman yang dilakukan masyarakat," jelasnya.

Sedangkan untuk PLN kata dia, diberikan surat supaya dalam hal masyarakat melakukan pemasangan listrik baru maka rumah atau bangunannya harus memiliki IMB dan begitu juga dengan PDAM.

"Untuk PLN masih menunggu persetujuan dari Cabang Solok sedangkan PDAM karena direktur baru menjabat maka ia perlu mempelajarinya terlebih dahulu," katanya.

Dia berharap, kedua instansi ini bisa memberikan respon positif terhadap usulan kita sehingga pengurusan IMB di Solok Selatan terus meningkat serta restribusi untuk PAD juga meningkat.

Selain itu himbauan kepada masyarakat yang akan mendirikan bangunan agar mengurus IMB terlebih dahulu terus dilakukan karena biayanya tidak besar.

Sektor Koperindag

Sedangkan disektor Koperasi Perindustrian dan perdagangan upaya untuk memperbaiki diri terus dilakukan dan sekarang sudah menunjukkan hasil yang positif.

untuk pembangunan pasar guna memperlancar perdagangan dan peningkatan perekonomian di daerah itu pemerintah daerah pada 2013 ini mengalokasikan dana dari APBD maupun DAK sebesar Rp5,9 miliar.

Kepala Dinas Koperasi, Perindusterian, dan Perdagangan Kabupaten itu Akhirman, mengatakan, Pemkab tahun ini membangun dan merehabilitasi beberapa pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Solok Selatan 2013 dengan nilai Rp5,9 miliar.

Dana yang berasal dari APBD akan dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan pasar semi modern Padang Aro sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu juga dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan Pasar Representatif Muara Labuh sebesar Rp1 miliar.

Sedangkan dana yang bersumber dari DAK dipergunakan untuk membangunan Pasar Representatif Muara Labuh sebesar Rp1,028 miliar.

Ia menyebutkan, di Sektor perdagangan pemkab saat ini memang sedang fokus untuk melakukan pembangunan pasar representatif untuk lebih meningkatkan kualitas kebersihan, mempermudah pedagang dan pembeli.

Sebagai contoh Pasar representatif muara labuh yang didesain sedemikian rupa dengan mengelompokan pedagang berdasarkan barang dagangannya. Tujuannya agar para pedagang tertib dan masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhannya dan ini merupakan peningkatan yang luar biasa.

Selain dana tersebut Pemerintah daerah juga berhasil menggaet bantuan hibah dari menteri koperasi yaitu uang sebesar Rp900 juta untuk merehabilitasi pasar tradisional dusun tangah yang dikelolah oleh Koperasi Siat Ulu Berkah Untuk Rakyat (SUBUR).

Kabupaten itu sekarang sudah ada 30 unit pasar tradisional dan sekitar 10 unit diantaranya tidak aktif. untuk kedepannya akan terus di upayakan pembangunan pasar yang belum lengkap dan belum bisa dipergunakan ini sehingga perputaran ekonomi di Solok Selatan melalui pasar terus meningkat," katanya.

Untuk mengaktifkan pasar yang 10 unit tersebut pemerintah daerah tidak asal-asalan saja karena terlebih dahulu dilakukan analisis tentang pelaku pasar dan ini perlu diperhitungkan karena perlu diketahui siapa kelompok pedagang yang akan menyuplai pengadaan barang," tambahnya.

Selain itu supaya harga berbagai kebutuhan pokok tidak memberatkan masyarakat setiap tahunnya digelar pasar murah oleh pemkab dan ini biasanya sebelum puasa ataupun lebaran.

"Pasar murah ini merupakan agenda rutin kita agar lonjakan harga tidak terlalu signifikan saat permintaan meningkat sehingga masyarakat tidak terbebani oleh harga," jelasnya.

Sedangkan untuk mengoptimalkan pengawasan pasar maka pemerintah daerah membentuk UPTD pasar dan sekarang sudah terbentuk satu di pasar Muaralabuh dan kedepannya ini akan terus dibentuk dan diupayakan setiap Kecamatan memilikinya.

Dia mengatakan, untuk koperasi sekarang ini terus dilakukan pembenahan supaya semuanya bisa beroperasi sehingga memudahkan masyarakat.

Supaya koperasi tetap berjalan sebagai mana mestinya maka pemerintah daerah melakukan revitalisasi koperasi dan semua koperasi yang tidak aktif dipanggil dan diberikan pembinaan tetapi jika memang tidak memungkinkan maka akan dibubarkan.

"Setelah revitalisasi koperasi yang hanya tinggal nama saja tetapi pengurusnya sudah tidak ada maka akan dibubarkan dan di umumkan di Nagari tempat koperasi itu berdiri," imbuhnya.

Di Solok Selatan itu sekarang ini terdapat sebanyak 117 koperasi dan tidak aktif lagi 56 unit. Sedangk koperasi dikatakan tidak aktif lagi yaitu apabila dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut mereka tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

"Di daerah itu pelaksanaa RAT oleh koperasi memang masih menjadi persoalan padahal ini merupakan kewajiban mereka dan oleh karena itu banyak koperasi yang tidak aktif lagi," katanya.

Padahal setiap akhir tahun pemerintah daerah selalu mengingatkan semua koperasi supaya segera melaksanakan RAT dan ini akan terus dilakukan supaya koperasi di daerah itu tetap aktif dan bisa melayani masyarakat dan pembinaan akan terus dilakukan setiap tahunnya.

Supaya sektor ini menjadi lebih baik maka pemerintah daerah terus mengupayakan bantuan dari pusat maupun provinsi karena jika mengandalkan APBD saja maka realisasinya akan lambat.