Jakarta, (Antara) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 lebih serius mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan yang potensinya sangat besar. "Pengembangan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan harus menjadi prioritas. Budi daya belum optimal, illegal fishing masih tinggi, pelaku industri perikanan pun belum begitu banyak," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto dalam siaran pers di Jakarta, Senin. Menurut Yugi, pembangunan kelautan harus melibatkan nelayan dan pembudi daya dan mereka bisa mendapatkan harga yang baik. Selain itu, proses industrialisasinya pun harus tetap berjalan mulai dari penangkapan atau budi daya hingga ke pabrik-pabrik pengalengan ikan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan peta ajalan (road map) pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang telah disusun para pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin. "Usulan dari Kadin konkret dan dibutuhkan lapangan. Bukan rencana yang tidak realistis," katanya. Hal yang menjadi salah satu usulan Kadin adalah membangun sentra-sentra perikanan yang dilengkapi dengan "cold storage". "Kuncinya di cold storage dengan supply listrik dan air bersih yang memadai. Sebaiknya sentra-sentra per
Berita Terkait
Transisi Pemerintahan, Bupati Rusma minta OPD bangun komunikasi dengan Bupati terpilih
Rabu, 11 Desember 2024 8:50 Wib
Istana perkirakan pemerintahan pindah ke IKN tahun 2028
Selasa, 10 Desember 2024 11:48 Wib
Wujudkan pemerintahan informatif, Nagari Malampah Barat Raih Penghargaan Nasional
Sabtu, 30 November 2024 8:33 Wib
Pj Wako : Tata kelola pemerintahan berdampak pada kualitas pelayanan
Kamis, 28 November 2024 18:44 Wib
Gubernur Sumbar: Pemerintahan akomodasi falsafah ABS-SBK
Senin, 25 November 2024 18:59 Wib
Ketahanan Pangan Sumbar Peringkat Lima, Capaian Pemerintahan Mahyeldi
Sabtu, 9 November 2024 10:06 Wib
KPU: Ekonomi-tata kelola pemerintahan tema debat Pilkada Pasaman Barat
Rabu, 6 November 2024 4:36 Wib
Pemkab Solok luncurkan CSIRT untuk keamanan siber portal pemerintahan
Kamis, 31 Oktober 2024 15:45 Wib