Isu Gender Diminta Tidak Ditinggalkan Dalam Redd+

Jakarta, (Antara) - Sejumlah negara di Eropa meminta Indonesia tidak meninggalkan isu gender dalam program-program "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)". Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyo di Jakarta, Kamis, mengatakan lima menteri yang ditemui perwakilan Badan Pengelola REDD+ yang kebetulan perempuan menanyakan keikutsertaan perempuan dalam program pengurangan emisi. "Mereka menganggap isu gender ini penting karenanya menjadi sorotan," ujar Heru. Dunia mengikuti seluruh diskusi-diskusi yang digelar The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Dan sejumlah negara-negara di Eropa, menurut dia, menganggap hal yang telah berjalan sejauh ini baik, karenanya penting untuk tetap dapat membangkitkan semangat guna melanjutkan program-program yang telah dilakukan terkait upaya pengurangan emisi. "Jika semangat yang digaungkan dalam UNFCCC ini tetap ada maka mereka (sejumlah negara Eropa) tetap akan mendukung Indonesia dengan program-programnya. Namun mereka meminta agar isu gender tidak ditinggalkan dalam setiap program REDD+," ujar Heru. Sebelumnya Deputi Aliansi Masyarakat Adat Nasional (Aman) Mina Setra mengatakan sejauh ini belum ada data spesifik yang menyebutkan berapa jumlah perempuan adat di Indonesia. Padahal, menurut dia, perempuan adat menjadi pihak yang selama ini terkena dampak besar dari hilangnya kawasan-kawasan hutan di Indonesia. "Mereka mendapatkan tanaman obat-obatan dari hutan, bahan anyaman, air bersih dari hutan. Sejauh ini kebanyakan yang kita lihat kan perempuan yang berjalan jauh ke dalam hutan mencari air bersih, karenanya keberadaan hutan sangat penting bagi mereka," ujar Mina. Deputi Menteri untuk Pengarusutamaan Gender dalam Politik, Sosial, dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Heru P Kasidi mengatakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 untuk Mengarusutamakan Gender dalam Program Pembangunan menjadi pegangan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Program REDD+ juga menjadi bagian program pembangunan, karena itu menurut dia, sudah seharusnya program-program terkait REDD+ harus memperhitungkan perempuan di dalamnya. (*/sun)