Singapura, (Antara/AFP) - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel Sabtu mendesak para pemimpin kudeta Thailand untuk melepaskan tahanan dan mengimbau pelaksanaan segera pemilihan umum. "Kami mendesak Angkatan Bersenjata Kerajaan Thailand untuk membebaskan mereka yang telah ditahan, mengakhiri pembatasan kebebasan berekspresi, dan segera bergerak untuk memulihkan kekuasaan kepada rakyat Thailand, melalui pemilihan umum yang bebas dan adil," kata Hagel pada konferensi tingkat tinggi keamanan Asia di Singapura. "Sampai itu terjadi, karena undang-undang AS mewajibkan, DoD (Departemen Pertahanan) untuk menangguhkan dan mempertimbangkan kembali bantuan militer AS dan keterlibatannya dengan Bangkok," katanya di Dialog tahunan Shangri-La. Pemimpin junta Thailand Jumat mengesampingkan pemilihan umum untuk setidaknya satu tahun guna memberikan waktu untuk "reformasi" politik, dan membela kudeta militer 22 Mei dalam menghadapi meningkatnya peringatan internasional. Jenderal Prayut Chan-O-Cha mengatakan, rezim militer baru merencanakan akan bekerja untuk mengembalikan negara berpenduduk 67 juta orang itu ke demokrasi dalam tempo sekitar 15 bulan. Amerika Serikat membatalkan pelatihan militer dengan Thailand dan menghapus rencana kunjungan beberapa pejabat setelah militer Thailand merebut kekuasaan. Pelatihan militer yang dibatalkan, disebut Kerja sama Kesiapan Mengapung dan Pelatihan (CARAT), yang biasanya melibatkan beberapa ratus marinir dan pelaut AS. Kunjungan yang dibatalkan telah direncanakan untuk Juni - satu ke Thailand oleh Komandan Armada Pasifik AS, Laksamana Harry Harris, dan satu lagi kunjungan ke Komando Pasifik AS di Hawaii oleh seorang pejabat tinggi militer Thailand. Militer AS telah lama menjalin hubungan dengan angkatan bersenjata Thailand, sejak perang Korea dan Vietnam. Thailand diwakili di forum Singapura oleh delegasi relatif tingkat rendah yang mencakup Sihasak Phuangketkeow, sekretaris permanen di kementerian luar negeri, daripada jenderal senior dan pejabat kementerian pertahanan seperti oleh negara-negara lain. Tentara Thailand mengambil alih kekuasaan setelah berbulan-bulan kerusuhan politik dan kekerasan mematikan, memprovokasi kecaman internasional dan mempertinggi kekhawatiran bagi masa depan negara Asia itu dan demokrasinya yang rapuh. Pengambilalihan militer tersebut adalah kudeta yang ke-19 dalam sejarah modern Thailand, dan para pemimpin kudeta segera mengumpulkan sejumlah tokoh politik, akademisi dan aktivis. Pihak berwenang telah membatalkan konstitusi, membatasi kebebasan sipil berdasarkan hukum darurat militer dan memberlakukan jam malam. (*/sun)