Tokyo, (Antara/AFP) - Jepang pada Selasa mengatakan pihaknya akan menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Rusia atas tindakannya yang "tercela" mengakui referendum pemisahan Krimea dari Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin menandatangani satu dekrit mengakui Krimea sebagai negara merdeka setelah referendum akhir pekan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia dalam sebuah langkah yang telah mengipasi krisis Timur-Barat terburuk sejak Perang Dingin. "Ini menyedihkan bahwa Rusia mengakui kemerdekaan Republik Otonomi Krimea, satu langkah yang melanggar kedaulatan Ukraina dan integritas teritorialnya," kata kementerian luar negeri Jepang dalam sebuah pernyataan Selasa. "Jepang akan menangguhkan perundingan-perundingan pelonggaran persyaratan visa, dan tidak akan memulai pembicaraan mengenai kesepakatan investasi baru, kesepakatan luar angkasa dan kesepakatan yang ditujukan untuk mencegah kegiatan berisiko militer," tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Amerika Serikat dan Eropa mengumumkan sanksi-sanksi pada Senin, dengan Gedung Putih mengatakan langkah-langkah, yang paling sulit melawan Rusia sejak Perang Dingin, akan menargetkan broker kekuatan ekonomi di Moskow jika Kremlin tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda Putin mundur, dan Krimea yang pro-Moskow berwenang membuat rencana untuk segera menghormati suara 96 persen referendum Minggu untuk kembali ke Rusia. "Jepang mendesak Rusia untuk memahami posisi yang ditegakkan oleh kekuatan dunia G7 (Kelompok Tujuh)", termasuk Jepang, kata Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga kepada wartawan. Suga, juru bicara pemerintah, menambahkan bahwa Jepang "tentu saja, sedang memikirkan" tentang tindakan lebih lanjut terhadap Rusia. Namun ia tidak memberikan rincian. Namun, Suga membantah dugaan bahwa sanksi suam-suam kuku Tokyo - jika dibandingkan dengan larangan perjalanan mitra Baratnya dan pembekuan aset-aset terhadap para pejabat Rusia dan Ukraina - terkait dengan upaya yang ditujukan untuk memecahkan sengketa teritorial berusia puluhan tahun dengan Moskow. "Itu tidak terjadi," katanya. "Jepang tidak pernah mengabaikan upaya untuk mengubah status quo melalui kekerasan." (*/sun)