Putin Katakan Kepada Merkel-Cameron Bahwa Referendum Krimea Sah
Selasa, 11 Maret 2014 13:26 WIB
Moskow, (Antara/RIA Novosti/AFP) - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam percakapan telepon dengan para pemimpin Jerman dan Inggris Minggu bahwa keputusan Krimea untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia dalam kerangka hukum internasional.
Badan pers Kremlin mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Putin membahas upaya-upaya internasional untuk menyelesaikan krisis di Ukraina dan wilayah separatis Krimea dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Inggris David Cameron.
"Putin menekankan, khususnya, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah yang sah di Krimea didasarkan pada hukum internasional dan dimaksudkan untuk membela kepentingan yang sah dari warga Krimea," kata pernyataan itu.
Krisis politik di bekas republik Soviet itu telah menyebabkan kebuntuan saat ini antara Rusia dan Barat atas nasib Krimea, daerah otonom dengan penduduk etnis mayoritas Rusia.
Pihak berwenang Krimea telah menolak untuk mengakui pemerintah pusat baru di Kiev sah, setelah menggulingkan Presiden Viktor Yanukovych akhir bulan lalu, dan pada Kamis mereka mengumumkan keputusan untuk menjadi bagian dari Rusia.
Ukraina telah kehilangan kontrol atas Krimea dalam beberapa hari terakhir, karena ribuan tentara tanpa lencana menyerbu daerah itu, mengambil kendali gedung-gedung administrasi dan mengambil alih pangkalan militer.
Kremlin membantah mereka Rusia, dan mengatakan mereka aaah milisi lokal.
Kanselir Jerman mengatakan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada Minggu bahwa ia menganggap referendum yang akan diselenggarakan di Krimea bulan ini mengenai penggabungan dengan Rusia adalah "tidak sah."
"Kanselir menegaskan sikap tegas Jerman bahwa apa yang disebut
referendum 16 Maret tentang Krimea adalah ilegal. Ini bertentangan dengan Konstitusi Ukraina dan hukum internasional," kata juru bicaranya, Steffen Seibert, menjelaskan pembicaraan telepon antara kedua pemimpin.
Dalam pesan dengan kata-kata keras, Merkel juga mengatakan bahwa dia "menyesalkan kurangnya kemajuan yang telah dibuat dalam membentuk sebuah kelompok kontak internasional untuk membantu menemukan jalan politik dan solusi untuk menyelesaikan konflik di Ukraina".
Seibert menambahkan bahwa Kanselir Jerman telah menekankan perlunya segera untuk menemukan hasil di daerah ini.
Merkel juga membahas situasi Ukraina selama percakapan telepon
dengan Presiden China Xi Jinping.
Menurut Seibert, Xi mengatakan ia berharap untuk ditemukannya solusi politik "melalui dialog".
"Dia menekankan bahwa mengakhiri krisis harus didasarkan pada hukum internasional," katanya.
Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Moskow setelah percakapan Merkel dengan Putin - dan percakapan berikutnya antara pemimpin Rusia dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron - menegaskan bahwa sikap Kremlin untuk mengirimkan pasukan Krimea pro-Rusia adalah "tidak sah".
Putin diharapkan terutama untuk menekankan bahwa "kepemimpinan yang sah di Krimea adalah mengambil tindakan berdasarkan hukum internasional dan dengan tujuan menjamin kepentingan yang sah penduduk di semenanjung itu," kata Moskow.
Referendum akan diselenggarakan di Krimea pada 16 Maret untuk melihat apakah Wilayah Ukraina selatan itu ingin segera menjadi bagian dari Federasi Rusia. (*/sun)
Pewarta : 22
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Dinas Perikanan Pasaman Barat katakan 70 persen nelayan di daerah itu masih tradisional
03 September 2023 17:46 WIB, 2023
Ferdy Sambo katakan siap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya
01 November 2022 14:01 WIB, 2022
Jaksa Agung katakan penerapan hukuman mati koruptor perlu dikaji bersama
18 November 2021 12:32 WIB, 2021
Pelatih Persib katakan Ezechiel tak turun lawan Bhayangkara karena belum fit
24 October 2019 6:14 WIB, 2019
Dipertanyakan banyak pihak, Menteri Kelautan katakan tetap lakukan penenggelaman
23 October 2019 14:52 WIB, 2019
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018