Sekjen PBB Khawatirkan Jajak Pendapat Krimea
Sabtu, 8 Maret 2014 6:45 WIB
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon. (Antara)
PBB, (Antara/AFP) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menggambarkan keputusan parlemen Krimea untuk mengadakan jajak pendapat --tentang apakah akan meninggalkan Ukraina dan bergabung dengan Rusia-- sebagai perkembangan yang mengkhawatirkan dan serius.
Juru bicara Ban pada Jumat mengatakan bahwa pemimpin PBB itu mendesak pihak-pihak berwenang di Ukraina, termasuk di Krimea, untuk menangani masalah ini dengan tenang.
Ia mengacu pada pemungutan suara yang dijadwalkan Krimea berlangsung tanggal 16 Maret untuk melepaskan diri dari Kiev dan menggabungkan diri ke pemerintahan Kremlin.
"Ban meyakini bahwa semua pihak terkait harus memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan oleh tindakan yang tergesa-gesa atau keputusan yang diambil di tengah situasi panas," kata juru bicara PBB, Martin Nesirky.
"Ia (Ban) sangat menekankan perlunya perdamaian dan stabilitas di kawasan dijaga."
Namun, Nesirky tidak menyatakan apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mempertimbangkan jajak pendapat itu sebagai langkah yang tidak sah berdasarkan hukum internasional atapun undang-undang dasar Ukraina --seperti yang sudah dikatakan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.
Para pemimpin dua parlemen Rusia mengatakan mereka akan menghormati keputusan yang diambil oleh para anggota parlemen di wilayah rawan Laut Hitam itu untuk memutuskan hubungan dengan Kiev dan menyelenggarakan jajak pendapat.
Meningkatnya ancaman terpecahnya Ukraina antara pihak pendukung Eropa di bagian barat serta pihak yang beraliran Rusia di tenggara telah memaksa Presiden Amerika Serikat Barack Obama melakukan pembicaraan telepon selama satu jam dengan mitranya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin.
Gedung Putih mengatakan Obama "menekankan bahwa tindakan-tindakan Rusia itu merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan kesatuan wilayah Ukraina, yang membuat kita mengambil beberapa langkah sebagai tanggapan, bekerja sama kerjasama dengan mitra-mitra Eropa kita."
Uni Eropa telah memperteguh rencananya untuk menerapkan sanksi-sanksi yang ketat terhadap Moskow serta menyatakan tekad untuk menandatangani sebuah pakta perdagangan historis.
Pakta itu ditujukan untuk menarik Kiev dari lingkaran Moskow sebelum Ukraina menyelenggarakan pemilihan presiden pada 25 Mei. (*/jno)
Pewarta : 172
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemkab Agam bebaskan PBB-P2 wajib pajak terdampak bencana hidrometeorologi
11 February 2026 10:27 WIB
Tempo Doeloe - Moh Yamin dan Luat Siregar tentang Keanggotaan Indonesia dalam PBB
04 February 2026 21:25 WIB
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018