Jakarta, (Antara/AFP) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry pada Senin mengecam Rusia karena dianggap telah membantu Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk tetap berkuasa di negara yang dilanda perang itu, setelah perundingan damai di Jenewa berhenti tanpa hasil pada akhir pekan. Perundingan perdamaian, yang disebut proses Jenewa II, yang digagas oleh Amerika Serikat mendukung koalisi oposisi Suriah, sedangkan pihak Rusia mendukung pemerintahan Bashar di Suriah. Namun, pembicaraan damai putaran kedua yang ditujukan untuk menemukan penyelesaian bagi konflik politik yang sudah berlangsung selama tiga tahun itu berakhir dengan hasil pahit pada Sabtu (15/2), sehingga mengakibatkan keraguan bagi masa depan negosiasi damai. Oleh karena itu, Menlu AS Kerry membidik pemerintah Rusia, yang sebelumnya telah dinilai tidak cukup bertindak untuk mendorong sekutunya untuk terlibat dalam pembicaraan. "Rezim pemerintah Suriah 'bersikap sekeras dinding batu' dalam pembicaraan damai di Jenewa dan terus 'menghancurkan negara mereka sendiri'," kata Kerry selama kunjungan ke Jakarta. "Dan saya menyesal untuk mengatakan bahwa mereka (pemerintah Suriah) melakukannya dengan peningkatan dukungan dari Iran, yakni dari Hizbullah dan dari Rusia," katanya. "Rusia seharusnya menjadi bagian dari solusi dan bukannya mendistribusikan lebih banyak senjata dan lebih banyak bantuan yang sebenarnya memungkinkan Assad untuk kehancuran kedua. Yang menciptakan masalah besar," ujar Menlu AS itu. Kerry menambahkan bahwa Rusia "pada beberapa kesempatan secara terbuka telah mengatakan akan berdiri bersama AS dan menyatakan berkomitmen untuk membentuk pemerintahan transisi di Suriah. Namun, sampai sekarang kami belum melihat jenis upaya yang dilakukan Rusia untuk menciptakan dinamika yang dapat mencapai hal itu". Sejauh ini, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk perundingan damai putaran ketiga dan tidak jelas apakah pembicaraan akan tetap diadakan. Utusan PBB untuk Suriah Lakhdar Brahimi mencatat bahwa pada akhir pekan kedua belah pihak setidaknya telah menyepakati agenda untuk pelaksanaan pembicaraan damai di masa depan. Pihak oposisi mengatakan fokus pembicaraan itu harus pada upaya menciptakan pemerintahan transisi - tanpa Bashar. Para wakil pemerintah Suriah telah menegaskan bahwa posisi Assad tidak dapat diganggu gugat, dan menolak untuk membahas hal apapun di luar "terorisme", yang dianggap terjadi karena kesalahan para lawan Assad dan pihak asing yang mendukung mereka. Pada akhir pekan, Kerry menyalahkan "obstruksi" rezim Suriah atas kegagalan yang terjadi pada pembicaraan damai. Selanjutnya, pada Senin ia kembali mengecam pemerintah Suriah, dan mengatakan rezim "menolak untuk membuka satu sesi diskusi sah tentang pemerintahan transisi di Suriah". "Semua orang harus setuju bahwa sikap rezim Bashar telah membuat upaya pembicaraan damai ini menjadi lebih sulit," tambahnya. Sementara itu, Brahimi mengatakan jika semua pihak kembali dalam pembicaraan pada akhir pekan itu, mereka akan membahas mengenai kekerasan yang terjadi di Suriah dan pembentukan badan pemerintah transisi, diikuti oleh lembaga-lembaga nasional dan akhirnya rekonsiliasi nasional dan perdebatan nasional. Namun, ia mengatakan pihak pemerintah Suriah pada saat itu menolak saran tersebut, dan memilih menghabiskan satu hari membahas tentang kekerasan dan hari berikutnya membahas transisi politik. "Hal itulah yang menimbulkan kecurigaan pihak oposisi bahwa pemerintah tidak ingin membahas pembentukan badan pemerintah transisi sama sekali," kata Brahimi. (*/jno)