Jakarta, (Antara) - PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Persero menjalin kerja sama dengan Mabes TNI untuk pengamanan dan pemanfaatan aset milik KBN, yang nota kesepahamannya ditandatangani Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Direktur Utama KBN HM Sattar Taba. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai penandatangan MoU di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, mengatakan nota kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara TNI dengan PT KBN dalam rangka pemanfaatan aset agar memiliki daya guna bagi pembangunan nasional yang bernilai strategis. "Intinya dalam konteks kerja sama, TNI akan berikan kontribusi agar tercipta situasi kondusif sehingga KBN menjadi kawasan yang aman bagi investor," kata Moeldoko. Panglima TNI menambahkan, pihaknya tidak melihat untung atau ruginya kerja sama itu, melainkan harus dilihat dari kepentingan yang besar, yakni bagaimana TNI memberikan kontribusi positif atas sebuah stabilitas untuk kepentingan investasi. Penandatanganan kerja sama dilakukan dengan PT KBN karena selama ini KBN mengelola kawasan industri terpadu yang bergerak di bidang pengelolaan properti, logistik, pelabuhan dan fasilitas penunjang lainnya. Disamping itu, KBN berfungsi sebagai kawasan proses ekspor (eksport processing zone - EPZ) dan non-berikat, serta jasa pelayanan logistik yang meliputi usaha angkutan, mekanik dan dokumen (forwarding), serta pergudangan (warehousing). Direktur Utama PT KBN H.M Sattar Taba menjelaskan, di KBN ada investor dari luar negeri seperti Korea, Tiongkok, Jepang dan lain-lain dengan jumlah sekitar 300 investor yang membutuhkan fasilitas memadai serta situasi yang kondusif. "Saat ini, dalam rangka pengembangan perusahaan, KBN sedang berinvestasi sebesar Rp12 triliun. Ada hampir 300 investor yang membutuhkan situasi yang kondusif," ucap Sattar. Dalam melaksanakan usahanya, PT KBN menjalankan dua bisnis utama yang terdiri atas jasa properti dan pelayanan logistik, dengan visi adalah menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan. Sedangkan sesuai misinya adalah mendorong peningkatan ekspor, mendorong penyediaan lapangan kerja, meningkatkan aplikasi teknologi industri modern, mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Adapun saham kepemilikan PT KBN adalah pemerintah pusat 73,15 persen dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 26,85 persen. Sedangkan TNI selaku alat negara di bidang pertahanan, memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), antara lain mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis dan membantu tugas pemerintah di daerah. Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak berlaku selama tiga tahun. Adapun isi MoU tersebut secara lengkap, meliputi pemanfaatan aset, mendidik dan melatih SDM di bidang bela Negara dan perkuatan nilai-nilai kebangsaan, bantuan personel dan perlengkapan dalam rangka pemanfaatan aset termasuk penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan pelanggaran. (*/sun)