Dhaka, (Antara/AFP) - Polisi Bangladesh menahan tiga tersangka gerilyawan Pakistan yang dituduh membawa satu bom rakitan dan materi lainnya di ibu kota Dhaka. Ketiga orang yang ditahan Ahad malam mengaku setelah diperiksa polisi memperoleh pelatihan dari Taliban Pakistan untuk melakukan serangan-serangan, kata seorang juru bicara kepolisian Dhaka, Senin. Penahanan itu terjadi saat polisi Bangladesh meningkatkan tindakan keamanan setelah pemilu 5 Januari yang diboikot oleh kelompok oposisi utama dan sekutu-sekutu Islamnya dan dinodai oleh aksi kekerasan yang banyak menimbulkan korban jiwa. "Satu bom rakitan dan satu laptop yang berisi informasi mengenai pelatihan militer disita dari mereka," kata Kepolisian Metropolitan Dhaka. Ketiga orang itu datang ke Pakistan dari Myanmar barat dan kemudian mendapat pelatihan dari kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), katanya. "Mereka menjalani pelatihan-pelatihan khusus dalam bom-bom mobil. Mereka menerima pelatihan mengenai granat-granat dan bom dari para pelatih utama TTP di wilayah Waziristan Pakistan," kata juru bicara kepolisian Dhaka Monirul Islam kepada wartawan. Setelah meraih kemenangan, pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina memerintahkan tindakan tegas terhadap para pegiat Islam, menuduh mereka memimpin aksi kekerasan yang mematikan selama beberapa minggu sebelum dan selama pemilu itu. Pasukan keamanan telah menahan lebih dari 1.000 pemrotes sejak pemilu yang diboikot oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan sekutu-sekutunya termasuk partai Islam terbesar Jamaat-e-Islami. Selama tahun lalu kelompok Islam juga melakukan protes terhadap penyidangan lebih dari 12 pemimpin mereka karena tuduhan kejahatan perang selama perang kemerdekaan melawan Pakistan tahun 1971. Pemerintah sekuler Hasina membentuk pengadilan kejahatan perang tahun 2010, tetapi kelompok Islam dan oposisi mengatakan penyidangan yang dimulai tahun lalu itu bermotif politik dan bertujuan untuk menghancurkan kepemimpinan mereka. Bentrokan-bentrokan antara kelompok Islam dan polisi menyangkut penyidangan perkara itu dan pemilu menewaskan lebih dari 500 orang tahun 2013, dalam apa yang disebut kelompok-kelompok hak asasi manusia aksi kekerasan politik yang paling banyak menimbulkan korban sejak negara itu merdeka. (*/jno)