PBB, (Antara/AFP) - Pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dan Dewan Keamanan PBB mendesak Presiden Sudan Selatan unuk membebaskan tahanan politik di tengah upaya memulai gencatan senjata di negara yang sedang berkecamuk itu. Ban pada Jumat mengatakan ia telah berbicara dengan Salva Kiir hari Kamis untuk meminta pembebasan para pejabat oposisi guna mendorong akhir dari peperangan yang dikhawatirkan telah memakan ribuan korban jiwa sejak 15 Desember. "Saya meminta lagi kepada Presiden Salva Kiir kemarin untuk menunjukkan kepemimpinan dan keluwesan politik dengan segera membebaskan para tahanan poltik," kata Sekretaris Jenderal PBB itu kepada wartawan. "Sudan Selatan berada di persimpangan jalan." Lima belas negara anggota DK PBB juga menghendaki pembebasan tahanan guna menciptakan "iklim yang mendukung keberhasilan pembicaraan" antara Kiir dan mantan wakil presidennya Riek Machar. Pasukan yang setia kepada Kiir dan Machar saling berperang guna mempertahankan kota-kota penting sementara perundingan dilaksanakan di Addis Ababa. Para diplomat mengatakan Machar menuntut pembebasan 11 pejabat senior sebelum melakukan genjatan senjata. Kelompok itu ditahan ketika kekacauan mulai terjadi pada Desember. Dewan Keamanan mengatakan kedua belah pihak harus menahan pertikaian dan Machar harus menyetujui gencatan senjata "tanpa syarat". Pihak Kiir bersikukuh bahwa 11 pejabat itu harus menghadapi hukum. Ban mengatakan bahwa krisis di Sudan Selatan sekarang "sangat mengerikan" dengan perkiraan 75.000 orang sekarang berjejalan tinggal di kampung pengungsi yang diselenggarakan PBB tersebar di seluruh negeri. Pimpinan PBB itu mengatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia telah terjadi dan dia akan mengirim Asisten Sekjen bidang HAM Ivan Simonovic ke Sudan Selatan akhir pekan ini untuk mengumpulkan bukti-bukti kekerasan. "pelaku kejahatan HAM akan mendapat perhitungan yang semestinya," kata Ban. (*/jno)