Jerusalem, (Antara/Xinhua-OANA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu mengumpulkan anggota kabinetnya guna membahas sejumlah cara yang diharapkan dapat meredam eskalasi ketegangan di sepanjang perbatasan Israel-Jalur Gaza. Ketegangan di perbatasan selatan muncul setelah seorang penembak jitu menewaskan warga sipil Israel yang tengah memperbaiki pagar perbatasan, yang kemudian dibalas dengan serangkaian serangan Israel yang menewaskan dua warga Palestina serta melukai beberapa warga lain. Dalam aksi kekerasan yang terburuk sejak baku tembak delapan hari pada November tahun lalu, Israel mengerahkan jet tempur, tank, dan tentara untuk enam aset HAMAS di Gaza, termasuk gudang senjata dan sebuah roket peluncur granat bawah tanah. Meskipun Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Ya'aalon, bereaksi keras terhadap HAMAS terkait insiden itu dengan memperingatkan HAMAS dan kelompok milisi lain yang beroperasi di wilayah pantai Palestina, para pejabat mengatakan Israel sedang berupaya untuk menahan eskalasi. Pejabat senior Israel mengatakan bahwa HAMAS, yang menguasai Gaza pada 2007, juga tidak menginginkan eskalasi kekerasan di wilayah tersebut. "Kami akan melihat dalam beberapa hari ke depan¿ tetapi tampaknya HAMAS juga tidak menginginkan eskalasi, mereka tengah menjalani masa sulit dan takut terhadap tentara Israel," katanya kepada laman berita Ynet. Selain soal Gaza, kabinet diplomatik-keamanan diperkirakan akan membahas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, tempat seorang polisi Israel ditusuk oleh warga palestina dan 16 orang hampir menjadi korban pengeboman bus. Berkaitan dengan insiden itu, sejumlah menteri tampaknya akan menekan Netanyahu untuk menunda pembebasan tahanan Palestina tahap tiga pekan depan, tulis Jerusalem Post. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon pada Selasa menyuarakan keprihatinannya terkait memanasnya situasi di sepanjang perbatasan Palestina-Israel tersebut. Ban juga menegaskan pentingnya komitmen dari Israel dan Palestina untuk mencapai solusi dua negara guna mengakhiri kekerasan secara permanen. Sepekan lalu Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, masih yakin bahwa kesepakatan damai permanen antara dua seteru itu dapat tercapai pada April tahun depan. (*/sun)