Jakarta, (Antara) - Politikus dari sejumlah partai politik sepakat bahwa anggaran program kependudukan dan keluarga berencana (KB) perlu ditingkatkan untuk mengendalikan angka kelahiran di Tanah Air. "Persoalan kependudukan jangan diabaikan," kata Rully Chairul Azwar dari Partai Golkar pada acara sarasehan tokoh politik bangsa yang digelar di BKKBN, Jakarta, Jumat. Acara bertema memperkuat komitmen tokoh politik bangsa untuk mewujudkan pembangunan kependudukan dan KB dalam era JKN tersebut dihadiri perwakilan partai politik diantaranya Golkar, Nasdem, Gerindra, PKS dan PPP. Sementara itu, Akbar Faisal dari Partai Nasdem juga menyatakan hal yang sama yakni tentang kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program KB. Kecilnya anggaran BKKBN, kata dia, bisa berdampak kegagalan program KB dan kependudukan. Karena itu, para politikus sepakat memberikan beberapa catatan antara lain perlunya diperjuangkan peningkatan anggaran BKKBN. Selain itu, mendorong para kepala daerah untuk berperan aktif dalam menyukseskan program kependududukan dan keluarga berencana. Sementara itu, Kepala BKKBN Fasli Jalal mengatakan tanpa dukungan penuh dari partai politik dan anggota DPR RI persoalan kependudukan dan KB akan sulit berhasil. "Kita pernah mengalami kegagalan program KB pada sepuluh tahun terakhir, kita harus belajar dari kegagalan tersebut, dukungan dalam bentuk anggaran dan lain sebagainya bisa jadi solusi," katanya. Dia juga mengatakan jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 240 juta lebih dengan laju pertumbuhan 1,49. Gagalnya program kependudukan dan keluarga berencana dapat berakibat pada ledakan penduduk. "Ledakan penduduk bisa mengakibatkan krisis pangan, krisis energi, krisis lahan hingga krisis lapangan pekerjaan," katanya. (*/WIJ)