Medan, (Antara) - Ketahanan pangan dapat menjadi ancaman besar bagi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang jika tidak disikapi dengan penyiapan berbagai program yang tepat meningkatkan produksi tanaman pangan. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumut Setyo Purwadi di Medan, Sabtu, mengatakan, ancaman itu muncul karena perkiraan pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan penambahan hasil produksi. Indikasi ancaman tersebut telah terlihat dari bergesernya posisi Indonesia sebagai negara swasembada beras pada tahun 80-an menjadi salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Demi memenuhi kebutuhan penduduk yang mencapai 240 juta jiwa pada tahun 2012, Indonesia terpaksa mendatangkan beras dari negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam. Pada tahun 2030, penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 400 juta jiwa sehingga kebutuhan beras dan berbagai jenis pangan lain juga diyakini akan meningkat. "Pada 2030 itu, kebutuhan beras kita akan naik 160 persen dibandingkan tahun 2012," katanya. Ia menjelaskan, berdasarkan perkiraan dari konsep pola pangan harapan (PPH) dianalogikan kebutuhan beras sebanyak 126 Kg per kapita per tahun yang dikonvensi dengan jumlah penduduk, maka diperoleh angka kebutuhan 50 juta beras per tahun. Jumlah itu sama artinya dengan ketersediaan 75 juta ton gabah kering giling atau 93 juta ton gabah kering panen yang harus dihasilkan dengan penanaman di sawah seluas 20,67 juta hektare. Dari segi kebijakan, Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian telah melaksanakan program perluasan lahan pertanian 14 juta hektare guna mendukung target surplus 10 juta ton pada 2014. Namun dalam kenyataannya, pemerintah dihadapkan pada sederetan masalah seperti peningkatan produktivitas, kualitas, dan penyusutan hasil gabah atau beras. Realitas itu belum termasuk ketersediaan komoditas lain yang mempunyai peranan penting dalam membangun ketahanan pangan nasional seperti jagung, kedelai, cabai, daging, garam, bawang, dan berbagai komoditas lain. Ironisnya, berbagai komoditas untuk membangun ketahanan pangan nasional tersebut juga banyak bergantung pada impor. Berbagai kondisi mengawatirkan itu diperparah dengan fenomena menurunnya minat generasi muda untuk menekuni profesi pertanian karena dianggap tidak menjanjikan kesejahteraan hidup. Disebabkan pemerintah pusat tidak bisa lagi memaksa daerah untuk menanam komoditas tertentu, dibutuhkan bantuan dan peranan pemerintah daerah untuk mengatasi ancaman tersebut. "Jika tidak, kondisi ini sungguh mengawatirkan nasib perjalanan bangsa ke depan," kata Purwadi. (*/jno)