Banjarbaru, (Antara) - Otoritas Jasa Keuangan menargetkan memiliki kantor ditiap provinsi pada 2014 sehingga bisa menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan lembaga jasa keuangan. "Target 2014, OJK membuka kantor pada 34 provinsi di Indonesia sehingga lebih maksimal menjalankan fungsi," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lain OJK M Ichsanuddin di sela sosialisasi UU nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro di Banjarbaru, Kamis. Ia mengatakan, keberadaan kantor perwakilan OJK di setiap provinsi itu diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar modal dan mengawasi sektor jasa keuangan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dijelaskan, salah satu objek yang diatur, dibina dan diawasi OJK di daerah adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang jumlahnya sangat banyak sehingga membutuhkan pengawasan agar keberadaan lembaga itu tidak merugikan masyarakat. "Pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM dilakukan OJK yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota melalui dinas dan instansi terkait yang menangani keuangan," ungkapnya. Menurut dia, pihaknya sudah menyosialisasikan UU nomor 1 tahun 2013 tentang LKM dan diharapkan pada 2015 seluruh lembaga pengelola jasa keuangan itu memiliki badan hukum sehingga operasionalnya legal. "Jika suatu LKM tidak berbadan hukum maka keberadaannya ilegal sehingga bisa ditindak dan dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," ujarnya. Anggota Komisi XI DPR Ismet Ahmad mengatakan, pihaknya sebagai salah satu anggota tim perumus pembentukan OJK mengharapkan lembaga itu mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas lembaga keuangan. "OJK lahir sebagai bentuk dorongan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sehingga keberadaannya diharapkan mampu menjadi lembaga pengawas independen," ujarnya. Dikatakan politisi dari daerah pemilihan Kalsel itu, pihaknya sangat mendukung jika OJK bisa memiliki kantor di setiap provinsi sehingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan baik. "Sebagai salah satu anggota tim perumus, kami sangat mendukung jika OJK punya kantor di setiap provinsi karena pengawasan terhadap setiap pengelolaan keuangan semakin baik dan terhindari dari penyimpangan," katanya. (*/jno)