Jakarta, (Antara) - Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengingatkan agar pengendalian nilai tukar atau kurs tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) karena rupiah berpotensi terus bergerak liar sehingga cadangan devisa akan makin tergerus. "Cadangan devisa akan semakin tergerus apabila pengendalian nilai tukar hanya diandalkan kepada BI semata," kata anggota DPR dari Fraksi PDIP itu di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi terus terjadi karena market tidak melihat ada kebijakan yang sinergis dan komprehensif antara kebijakan fiskal dan moneter. "Dalam konteks ini maka kedepan beban BI akan semakin menumpuk yang ditunjukkan oleh cadangan devisa yang semakin tergerus apabila pengendalian nilai tukar hanya diandalkan kepada BI semata," tegasnya. Ia menyebutkan defisit neraca perdagangan Indonesia yang melebar mencapai 4,4 persen terhadap produk domestik bruto (GDP) pada kuartal II 2013 padahal kurtal I hanya 2,4 persen, adalah terbesar dalam sejarah. "Defisit perdagangan terjadi karena fokus usaha pemerintah untuk memberikan insentif fiskal terhadap industri bahan baku/hulu masih belum menarik, serta perlakuan terhadap eksportir belum memberikan gairah/untuk menguber devisa ekspor," katanya. Menurut dia, pelemahan mata uang rupiah saat ini adalah yang terdalam dibandingkan mata uang lain di kawasan regional ASEAN. "Pelemahan ini akan terus terjadi apabila tidak ada perbaikan, salah satunya terhadap neraca perdagangan," katanya. Ia menyebutkan pelemahan nilai komoditas dan ekspor serta meningkatnya impor dari waktu ke waktu adalah data riil yang menggambarkan bahwa pemerintah tidak berhasil menggenjot produktivitas nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Sedangkan di sisi lain laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu sampai saat ini selalu bertumbu kepada komsumsi. Akibatnya inflasi yang seharusnya musiman bisa menjadi permanen apabila tidak dikendalikan. "Hal tersebut bisa menjadi kenaikan biaya hidup," katanya. Menurut dia, ada langkah-langkah fundamental dan struktural dapat dipertimbangkan untuk dilakukan yaitu kurs rupiah harus dikendalikan bukan dengan mengerem penyaluran kredit karena bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah harus bisa mengatur "cash flow" nasional dengan mengajak pelaku ekonomi duduk bersama. "BI dapat mempertimbangkan relaksasi ketentuan-ketentuan terkait pendalaman pasar valuta asing seperti pinjaman komersial luar negeri bank, hedging dan lainnya, dalam rangka menarik modal asing masuk," katanya. (*/jno)