Paris, Prancis, (Antara/AFP) - Prancis pada Minggu meminta Arab Saudi dan Qatar untuk membantu mencari penyelesaian krisis Mesir dalam kedudukan sebagai diplomat senior di tengah kekuatan yang bersaing di kawasan tersebut. Qatar dipertimbangkan sebagai sekutu dari presiden terguling Mohamed Moursi dan kelompok Ikhwanul Muslim, telah memberikan kecaman keras terhadap intervensi penguasa melawan pendukung pimpinan Islam. Sementara itu Arab Saudi telah menyatakan dukungannya pada pemerintah-militer Mesir dan berada di pihak yang menentang "terorisme". Ketika menyambut kehadiran Menteri Luar negeri Arab Saudi, Pangeran Saud al-Faisal, Presiden Francois Hollande meminta negara-negara yang memiliki hubungan kepercayaan (dengan Mesir) tersebut untuk "bertugas" membantu mengakhiri kekerasan agar dialog politik dapat dimulai. "Ini tidak dapat diterima bahwa kekerasan keji seperti itu terjadi di Mesir," kata Hollande. Bentrok antara pasukan dan pendukung Moursi telah diperkiraan menimbulkan 800 orang kehilangan nyawa dalam lima hari terakhir. Hollande berbicara mengenai "Tanggungjawab bersama" negara-negara Arab dan Eropa termasuk Prancis untuk memastikan bahwa pihak berwenang di Mesir "mengizinkan pelaksanaan pemilu dalam waktu segera." Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius juga menerima timpalannya dari Qatar pada Minggu dan menekankan pentingnya suatu "dialog" di Mesir. "Apa yang terbukti bagi kita semua yang menyaksikan kejadian di Mesir adalah betapa mendesaknya usaha untuk menghentikan pertumpahan darah ... tidak mudah tetapi semua negara harus bisa mengarahkannya ke sana," kata Fabius setelah bertemu Menlu Qatar Khaled al-Attiyah. "Sangat penting untuk menggerakkan seluruh daya kita dalam menyelesaikan masalah Mesir," kata Fabius. Dalam tanggapannya Menlu Qatar menekankan penyelesaian cepat atas krisis tersebut dan mendesak "dialog bagi seluruh pihak di Mesir". Namun ia mendesak pentingnya membebaskan seluruh tahanan politik untuk mencapai penyelesaian. Attiyah juga membantah tudingan bahwa Qatar membantu Ikhwanul Muslim dan mengatakan bahwa negaranya "tidak pernah memberi bantuan terhadap kelompok Mesir atau partai politik Mesir manapun. Bantuan hanya diberikan kepada Mesir." Sebaliknya ia juga mengatakan bahwa tidak terlalu penting bagi 30 juta rakyat Mesir untuk turun ke jalan dan meminta agar pihak berwajib Mesir menjamin keamanan mereka dan mengatur pelaksanaan pemilu dini, dengan mengacu pada demonstrasi massal yang dipicu oleh penggulingan militer terhadap Moursi. Faisal mengatakan memahami kebebasan menyampaikan protes tetapi menekankan pula bahwa protes tidak harus "mengancam keselamatan warga yang lain, properti dan berubah menjadi kekerasan". Fabius membenarkan bahwa para menteri luar negeri negara-negara Eropa akan mengadakan pertemuan di Brussel guna membahas krisis Mesir, diperkirakan pertengahan minggu. Diplomat senior Uni Eropa akan mengadakan pertemuan darurat mengenai Mesir pada Senin serta menyiapkan landasan pertemuan luar biasa bagi 28 Menlu Uni Eropa. Pimpinan UE, Herman Van Rompuy dan Jose Manuel Barroso pada Minggu mengatakan blok mereka akan mengkaji hubungan dengan militer dan pemerintah Mesir, sampai pertumpahan darah dihentikan. (*/sun)