Jakarta, (Antara) - Usulan menarik Duta Besar Indonesia di Mesir Nurfadzi Suwandi bukan langkah tepat, karena justru akan menyulitkan prioritas Indonesia menjamin keselamatan WNI dan menghentikan semakin banyaknya korban jiwa di negara itu, kata Anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan. "Begini, pemerintah sudah cukup 'cantik' memainkan peran. Kita tidak dapat melakukan langkah 'drastis' seperti mengirim pasukan atau menarik Dubes kita di Mesir, karena keselamatan WNI di sana harus dipantau terus dengan perwakilan diplomatik," kata Ramadhan seusai pembacaan pidato kenegaraan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Jumat. Menurut Ramadhan, pemerintah sudah mengambil sikap yang tepat, dengan memberikan pandangan tegas mengenai krisis politik di Mesir. Pernyataan Presiden SBY dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada dunia internasional untuk bekerja sama dalam pemulihan krisis Mesir, kata Ramadhan, sudah mencerminkan pandangan tegas Indonesia terhadap krisis yang telah mengorbankan ratusan korban jiwa itu. "DPR mengetahui Marty Natalegawa sudah melakukan komunikasi dengan komunitas internasional untuk memikirkan bagaiaman solusi pemulihan krisis di Mesir," ucapnya. Dia juga berpendapat Indonesia sudah melakukan langkah-langkah proaktif dengan berbagai alternatif kontribusi terhadap pemulihan krisis di Mesir, sebagaimana yang dilakukan negara-negara lain. Pemerintah Inggris menunjukkan kepedulian dengan memanggil Duta Besar Mesir untuk berkomunikasi dan menyampaikan keprihatinan mendalam. "Perlu diingat, tidak semua langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah dapat kita jelaskan di media, tapi langkah sejauh ini sudah tepat," ujarnya. Dalam pidato kenegaraannya hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan agar pihak-pihak yang bertikai di Mesir untuk menahan diri agar dapat mencegah semakin banyaknya korban jiwa. "Saya tahu situasi yang dihadapi oleh Bangsa Mesir saat ini tidak mudah, tetapi selalu ada jalan keluar jika semua pihak mau membangun kompromi dan 'win-win solution'," kata Presiden. Krisis politik di Mesir telah memakan korban jiwa sebanyak 600 orang, baik dari pihak pendukung Ikhwanul Muslimin yang mendukung mantan Presiden terguling Mohamed Moursi maupun dari pihak militer serta polisi. Kelompok Ikhwanul Muslim menuduh militer telah melakukan kudeta ketika mereka menggulingkan pemimpinnya, Presiden terpilih Mohamed Moursi bulan lalu. Para aktivis liberal dan pemuda yang mendukung militer melihat gerakan itu sebagai respons positif terhadap tuntutan rakyat di Mesir. (*/wij)