Bamako, (Antara/AFP) - Mali mencabut keadaan darurat yang diberlakukan hampir enam bulan, Sabtu, sehari menjelang dimulainya kampanye pemilihan presiden 28 Juli di negara Afrika Barat yang kacau itu, kata Kementerian Keamanan. Pencabutan keadaan darurat itu menandakan situasi berangsur normal di Mali, yang pernah menjadi negara demokrasi yang stabil setelah sekitar 18 bulan dilanda krisis politik dan konflik. Keputusan untuk memberlakukan jam malam dan melarang pertemuan-pertemuan publik itu diberlakukan 12 Januari, sehari setelah Prancis melakukan satu intervensi mengejutkan untuk membantu tentara Mali --yang lemah-- mengusir kelompok gerilyawan Islam, yang menduduki daerah utaranya selama sembilan bulan. Tindakan oleh Prancis, yang pernah menjajah Mali itu, dilakukan ketika kelompok Islam --yang punya hubungan dengan Al Qaida menguasai kota-kota penting di daerah utara, yang gersang-- bergerak lebih jauh ke salatan menuju ibu kota Bamako. Kelompok-kelompok Islam mendukung satu pemberontakan oleh etnik Tuareg-- yang dimulai Januari 2012-- untuk menguasai daerah utara, tempat mereka memberlakukan hukum Islam. Bamako tetap dilanda krisis politik setelah kudeta Maret 2012 oleh tentara yang kecewa terhadap pemerintah dalam menanggapi aksi kelompok-kelompok gerilyawan. Dengan mengusir kelompok gerilyawan Islam ke gurun, Mali mengharapkan terjadi stabilitas pada pemilu 28 Juli-- satu tanggal yang ditetapkan atas desakan masyarakat internasional. Akan tetapi dengan sekitar 500.000 orang masih mengungsi akibat konflik itu, banyak yang cemas menyangkut kesulitan menyelenggarakan pemilu yang terlalu tergesa-gesa itu. Pasukan Mali pada Jumat memasuki pangkalan Tuareg di Kidal, yang dikuasai separatis Gerakan Nasional bagi Pembebasan Azawad (MNLA) sejak kelompok gerilyawan Islam diusir. Lemahnya kekuasaan pemerintah di kota penting utara itu dianggap sebagai satu hambatan besar untuk menyelenggarakan pemilu. Etnik Tuareg di Mali utara-- yang lama merasa dipinggirkan oleh Bamako-- telah melakukan beberapa pemberontakan dalam puluhan tahun belakangan ini, mengusahakan otonomi apa yang mereka sebut kampung halaman mereka. Tiebile Drame, arsitek Perjanjian perdamaian Ouagadougou yang memungkinkan pasukan Mali memasuki Kidal dan mengamankan pemilu mengemukakan kepada AFP, Kamis adalah "sangat jelas" bahwa pemilu akan "kacau". "Pemerintah tidak siap, menteri pemerintah wilayah tidak siap, bertentangan dengan apa yang ia katakan, dan (komisi pemilihan) tidak siap. Pemilu itu akan mengakhiri pemerintah transisi yang diberlakukan April 2012 setelah kudeta itu. Uni Eropa mulai mengirim para pemantau ke Mali menjelang pemilu itu. Sekitar 3.200 tentara Prancis masih di Mali, tetapi secara berangsur mengurangi missi mereka menjadi sekitar 1.000 persnil untuk mendukung missi pasukan perdamaian PBB yang digelar 1 Juli, kini terdiri atas 6.300 tentara Afrika. (*/sun)