Bandung (ANTARA) - Pimpinan manajemen baru Yayasan Margasatwa Indonesia (YMT) John Sumampau mematuhi opsi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, untuk mengajukan pencabutan izin lembaga konservasi Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo ke Kementerian Kehutanan.
"Kami menghormati keputusan apapun dari pemerintah terhadap pengelolaan Kebun Binatang Bandung," kata John Sumampau melalui siaran persnya yang diterima di Bandung, Kamis.
Ia menambahkan langkah berikutnya yang akan diambil timnya adalah mengembalikan satwa-satwa yang dipinjam Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo dari Taman Safari sejak 2020 yakni jerapah, lechwe, gnu (wildebeest), dan satwa-satwa animal show.
"Masih ada kewajiban-kewajiban terkait peminjaman satwa itu yang juga belum diselesaikan YMT," ungkap John.
Menanggapi insiden yang terjadi pada Rabu (6/8), John Sumampauw menjelaskan penutupan sementara yang dilakukan adalah langkah pengamanan aset Pemkot Bandung.
"Dasar kami mengamankan adalah Berita Acara (BA) Penitipan Barang Bukti dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, kami diperintahkan Kejati untuk menjaga aset tersebut," katanya.
Ia menyebutkan langkah ini pun merupakan tindak lanjut dari rapat yang diselenggarakan pada Senin 28 Juli 2025, yang dihadiri oleh perwakilan dari Pemkot Bandung, Kejati Jawa Barat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat tersebut membahas pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang berlokasi di Jalan Kebun Binatang Nomor 4-6, Bandung.
John menegaskan meski berada di tengah konflik, keselamatan satwa adalah prioritas utama. "Saat menutup Kebun Binatang Bandung kemarin, saya menunjuk dan membawa tim keeper untuk menjaga operasional harian perawatan satwa tetap berjalan, seperti pemberian pakan," katanya.
John juga menyoroti kesulitan dalam operasional kemarin. "Kiriman pakan satwa kemarin pagi itu pun tidak bisa masuk," katanya.
John memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pengunjung akibat penutupan sementara kemarin. "Ini semata-mata untuk memastikan keselamatan semua pihak, termasuk pengunjung, dan mengamankan aset pemerintah," ucapnya.
