Yogyakarta, (Antara) - Pemerintah mengakui adanya kesalahan manusia dalam pendistribusian bantuan langsung sementara masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Hatta Rajasa saat berada di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan dari 15,5 juta penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), ada hal-hal yang bersifat kesalahan manusia seperti ada yang meninggal, pindah tempat, ada yang seharusnya tidak menerima tapi diberikan. "Hal-hal seperti itu, pasti ada. Tapi jika dibandingkan dengan pembagaian bantuan langsung tunai (BLT), pembagian BLSM jauh lebih baik," kata dia. Menurut dia, dengan adanya kartu perlindungan sosial (KPS) yang akan membuktikan orang yang berhak, meski ada yang lebih berhak tidak mendapat bantuan. "Itu kita perbaiki. Sekarang sudah ada puluhan ribu kartu BLMS masyarakat yang diterima masyarakat mampu diperbaiki. Yang penting bukan berhenti pada hal-hal yang keliru atau tidak keliru, tapi apakah kita punya kemampuan untuk memperbaiki yang keliru," kata Hatta. Terkait berbagai kasus di daerah yang menghentikan pembagian BLSM dan BPS tidak mau dikambinghitamkan dalam pembagian BLSM, menurut Hatta, itu bukan dihentikan melainkan belum dibagikan untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima. "Ya memang tidak ada yang perlu dikambinghitamkan. Sekarang yang terpenting memperbaiki yang kurang," katanya. Selain itu, ia mengatakan, masyarakat dapat mengambil BLSM dengan segera. Masyarakat dapat mengambil bantuan hingga akhir tahun. "BLSM ini bagi yang belum mengambil atau tertunda mengambilnya bisa sampai akhir tahun, masih bisa. Empat bulan itu pembaginan KPS, tapi mengambilnya boleh sampai akhir tahun," kata dia. (*/sun)