Jakarta, (Antara) - Sebanyak 5.267 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ikut mengawal proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Hartono Laras. "TKSK akan ikut mendampingi terutama dalam proses musyawarah desa saat penentuan penerima BLSM saat terjadi retur atau pengembalian Kartu Perlindungan Sosial (KPS)," kata Hartono Laras di Jakarta, Selasa. Menurut dia masih ada kekurangan sebanyak 1.000 TKSK untuk mengawal proses tersebut. Hingga Selasa pagi sekitar pukul 08.00 WIB deteksi awal retur KPS sebanyak 10.914 kartu, diperkirakan masih ada tambahan retur. KPS tersebut dikembalikan karena adanya perubahan data baik akibat pindah alamat, meninggal atau status kesejahteraan yang sudah meningkat. KPS yang dikembalikan ke PT Pos tersebut akan melalui proses musyawarah desa untuk mencari pengganti penerima BLSM. Musyawarah desa dilakukan oleh aparat desa termasuk tokoh adat dan tokoh agama dan didampingi TKSK sehingga tidak terjadi lagi kesalahan pendataan penerima BLSM. "Besok kami akan mulai sosialisasi ke daerah-daerah terkait proses musyawarah desa ini dan sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial," tambah Hartono. BLSM diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar RP150.000 per bulan yang di bayarkan dua tahap selama empat bulan hingga September 2013. Sebanyak 15,5 juta warga miskin berhak mendapat BLSM dan wajib memiliki KPS sebagai bukti penerima BLSM yang langsung disalurkan melalui PT Pos. (*/jno)