Bamako, (Antara/AFP) - Tentara PBB, Senin akan mengambil alih tugas pasukan Afrika di Mali yang dilanda konflik, merupakan pasukan perdamaian terbesar ketiga organisasi itu pada akhir tahun ini. Pasukan berkekuatan 12.600 personil itu akan mengambil alih tugas-tugas keamanan dari pasukan Prancis yang memasuki Mali Januari untuk menghentikan gerak maju gerilyawan Islam dan membantu pemerintah menegakkan kembali kekuasaannya atas negara itu. Prancis mengurangi penggelaran pasukannya dari puncaknya hampir 4.500 tetapi tetap mempertahankan 1.000 tentara di Mali dan mereka akan memikul tanggung jawab bagi serangan-serangan militer terhadap gerilyawan Islam. "Kondisi keamanan memuaskan tidak ada serangan penting tercatat terhadap pasukan Mali dan Afrika, dan yang paling penting, kendatipun ada kekhawatiran dikalangan masyarakat, proses politik telah mengalami evolusi yang sangat positif," kata Duta Besar Prancis untuk PBB Gerard Araud, yang menyambut baik penyerahan tugas itu. Jenderal Rwanda Jean-Bosco Kazura, mantan orang kedua dalam komandan pasukan Uni Afrika Darfur barat, akan memimpin pasukan itu. Mayoritas tentaranya adalah dari Afrika yang sudah digelar di Mali tetapi China menawarkan untuk memasok lebih dari 500 tentara yang akan merupakan sumbangan terbesarnya pada pasukan perdamaian PBB. Swedia akan mengirim 70 tentara untuk maksimum satu tahun sementara Norwegia akan mengirim 25 tentara dan polisi. Bangladesh diperkirakan akan menawarkan kontingen terbesar nonAfrika 1.000 tentara kendatipun belum ada perjanjian yang dikonfirmasikan. Araud mengatakan pemerintah Prancis akan mulai mengurangi 3.200 tentara yang kini digelar di Mali pada akhir Agustus. Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan kekhawatirannya bahwa pasukan perdamaian akan menghadapi serangan gerilya dan mengingatkan tentang kekurangan peralatan dan pelatihan dikalangan pasukan Afrika Barat yang telah berada di Mali. Milisi bersenjata "tetap memiliki kemampuan untuk menimbulkan satu ancaman" dan "masih memiliki jaringan dukungan dan struktur rekruitmen," kata Ban dalam satu laporan yang disiarkan 9 Juni. Missi PBB itu menurut rencana akan memainkan satu peran penting dalam pemilihan presiden pada 20 Juli tetapi komisi pemilihan mengutarakan keraguannya akan kemampuannya untuk melakukan pemilu yang bebas dan adil dengan waktu persiapan yang singkat. Ketua komisi itu Mamadou Diamountani pekan ini mengatakan akan sangat sulit" untuk membagikan delapan juta kartu pemilih kepada para pemilih di negara di mana 500.000 orang mengungsi akibat konflik itu. Ia juga menyoroti ketidakstabilan di kota Kidal,Mali timur laut, yang diduduki kelompok separatis Tuareg dan masih belum dikuasai tentara kendatipun gencatan senjata antara pemerintah peralihan dan kelompok itu. Para perwira militer Mali melakukan satu kudeta Maret tahun, tetapi militer yang lemah tidak berdaya menghadapi Gerakan Nasional untuk Pembebasan Azawad (MNLA), satu kelompok Tuareg yang menguasai kota-kota penting utara setelah disingkirkan oleh sekutu-sekutunya yang punya hubungan dengan Al Qaida. MNLA mendukung intervensi militer pimpinan Prancis yang merebut kembali sebagian daerah-daerah yang dikuasai kelompok gerilyawan Islam. Tetapi Tuareg tidak mengizinkan pasukan pemerintah memasuki Kidal menjelang pemilu. Satu perjanjian yang ditandatangani di Burkina Faso menetapkan gencatan senjata antara tentara Mali dan MNLA dalam periode pemilu, dengan perundingan perdamaian akan diselenggarakan setelah pemilu itu. (*/sun)