Padang, (Antara) - Ketua DPRD Sumatra Barat Yultekhnil menyatakan perlu dilakukan validasi data bagi penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) agar dalam penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya. "Kami minta Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pemerintah terendah di daerah melakukan koordinasi untuk validasi data masyarakat penerima BLSM, agar tepat sasaran," kata Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil menjawab Antara di Padang, Kamis. Menurut dia data dari BPS penting untuk dijadikan bahan kajian kembali, dan tentunya harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, kalau di kabupaten tentunya dengan wali nagari atau desa. Sedangkan di tingkat kota tentu melibatkan jajaran di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) karena ada masyarakat yang layak menerima justru tidak mendapat dan sebaliknya. "Kami akan ikut berpartisipasi untuk melakukan pengawasan dari obyek penerima BLSM, supaya masyarakat yang berhak tersentuh oleh program pemerintah tersebut," ujarnya. Legislator Partai Demokrat itu, mengimbau kepada masyarakat pihak agar memahami sistem pendistribusian yang sudah dilakukan antisipasi. "Sistem pemberian uang program BLSM sudah dibagi menjadi dua termin/tahap, ada sekian nama hari ini dan sebagian besoknya," ujarnya. Oleh karena itu, mesti disesuaikan dengan waktu tersebut, sebagaimana yang ditentukan PT Pos di wilayah masing-masing dan jangan dipaksakan untuk antrean karena ingin cepat menerima. Menurut dia, mumpung masih diawal berjalannya program penyaluran BLSM, maka akurasi data bisa dilakukan agar tak ada masyarakat dirugikan. Sebagian daerah di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang sudah mulai mendistribusikan dana BLSM pada beberapa kelurahan. (*/sir)