Jakarta, (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, Badan Usaha Milik Negara penerima penyertaan modal negara (PMN) dan BUMN pangan kerap menjadi sasaran oknum DPR. "Biasanya BUMN yang menerima PMN dan di bidang pangan. Pokoknya saya tidak mau sebut siapa BUMN itu karena Anda lebih pintar," kata Dahlan di Jakarta, Rabu (31/10) malam. Saat ini terdapat lima BUMN yang sudah mendapat persetujuan pemerintah untuk mendapat PMN, antara lain PT Dirgantara Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT PAL, Askrindo, Jamkrindo, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Menurut Dahlan, biasanya oknum DPR mengajak BUMN yang menjadi incarannya untuk bertemu di kafe salah satu hotel di Jakarta, atau restoran. Pertemuan itu dilakukan oleh satu anggota dewan saja, namun mengatasnamakan anggota dewan lainnya. Dalam pertemuan tersebut, sambung Dahlan, direktur utama suatu BUMN tidak sendiri melainkan mengajak minimal dua direksinya. Hal itu dilakukan agar direksi tersebut dapat menjadi saksi di kemudian hari. "Dirut biasanya tidak mau ketemu sendirian, biar ada saksi jadi mengajak direktur lainnya. Yang dalam perkiraan dirutnya itu kalau dihadapi bersama-sama mungkin oknum DPR tidak berani minta-minta," tutur Dahlan menirukan pengakuan beberapa direksi. Dahlan menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh direktur utama BUMN mengajak direksinya benar. Selain itu, ada oknum DPR yang berada di luar negeri masih meminta upeti kepada BUMN. Alasannya, agar kegiatan BUMN yang memerlukan persetujuan DPR dapat diproses dengan cepat. "Bahkan ada anggota dewan yang menelepon untuk menagih ke BUMN karena uangnya belum masuk-masuk. Itu [oknum DPR] yang berada di luar negeri," ungkapnya. Kendati demikian, Dahlan mengakui, masih banyak anggota dewan yang tidak melakukan hal yang tidak terpuji. "Kalau disebut anggota dewan, banyak juga anggota dewan yang bersih," ungkapnya. (*/sun)