Wali Kota Padang Panjang tekankan pendampingan UMKM penerima bantuan baznas

Padang Panjang (ANTARA) - Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Hendri Arnis menegaskan pentingnya peningkatan kualitas program pemberdayaan, khususnya bagi pelaku UMKM penerima bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ia menilai bantuan modal usaha harus disertai pendampingan, pelatihan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas agar usaha penerima bantuan dapat berkembang dan mandiri.

Hal tersebut disampaikan Hendri Arnis usai menerima kunjungan pengurus Baznas Kota Padang Panjang di rumah dinas wali kota. Menurutnya, bantuan tidak hanya sebatas penyaluran, tetapi juga harus memberikan dampak nyata melalui pendampingan dan evaluasi berkelanjutan agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan penghimpunan zakat melalui berbagai inovasi dan perluasan sumber, dengan tetap mengedepankan transparansi serta sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa skema yang dibahas antara lain penghimpunan zakat dan wakaf melalui sekolah, infak di toko-toko, serta penguatan peran Baznas dalam pengelolaan zakat fitrah.

Pemerintah Kota Padang Panjang, lanjut Hendri Arnis, mendorong Baznas untuk mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan bantuan sosial agar dikelola secara lebih profesional, terarah, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Padang Panjang, Novi Hendri menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengoptimalkan seluruh program kerja yang telah dirancang secara profesional dan akuntabel. Ia memastikan sebelum penerapan program penghimpunan zakat di sekolah-sekolah, Baznas akan melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah program, di antaranya bedah dan rehabilitasi rumah, bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP, penguatan SOP penerima bantuan berbasis data valid, rencana pelatihan bagi calon peserta seleksi sekolah kedinasan, serta optimalisasi pemanfaatan aset Baznas sebagai bentuk transparansi dan pengawasan publik.