PBB, (Antara/AFP) - Pasukan penjaga perdamaian PBB yang berkekuatan 11.000 orang diperkirakan akan mengambil alih tanggung jawab militer dari Prancis di Mali pada 1 Juli jika "operasi tempur besar" telah berakhir. Menurut rancangan resolusi yang diperoleh AFP, Senin, Dewan Keamanan PBB akhir bulan ini mungkin melakukan pemungutan suara mengenai resolusi itu, yang menetapkan harus terlebih dulu ada "penghentian operasi tempur besar oleh pasukan militer internasional" dan "pengurangan berarti kemampuan teroris yang menimbulkan ancaman besar". Rancangan resolusi yang dibuat oleh Prancis itu diberikan kepada semua anggota Dewan Keamanan, dan para ahli dari ke-15 negara DK akan melakukan pembicaraan pertama pada Selasa. "Prancis ingin pemungutan suara diadakan sebelum akhir bulan ini dan tampaknya itu merupakan jadwal yang dituju," kata seorang diplomat PBB. Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara. Prancis akan mengurangi pasukannya yang kini berjumlah 4.000 orang menjadi 1.000, dan resolusi itu mengizinkan Prancis "menggunakan segala cara yang diperlukan" untuk campur tangan ketika pasukan PBB "berada dalam ancaman serius dan segera". Pasukan Afrika barat yang sudah berada di Mali akan membentuk kekuatan inti dari Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB, yang dikenal dengan singkatan Prancis MINUSMA. Saat ini terdapat lebih dari 8.000 prajurit Afrika di Mali, dan resolusi itu menetapkan kekuatan maksimum 11.200 personel militer dengan 1.440 polisi. Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure. Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer. Kelompok garis keras, yang kata para ahli bertindak di bawah payung Al Qaida di Maghribi Islam (AQIM), menguasai kawasan Mali utara, yang luasnya lebih besar daripada Prancis, sejak April tahun lalu. Pemberontak suku pada pertengahan Januari 2012 meluncurkan lagi perang puluhan tahun bagi kemerdekaan Tuareg di wilayah utara yang mereka klaim sebagai negeri mereka, yang diperkuat oleh gerilyawan bersenjata berat yang baru kembali dari Libya. Namun, perjuangan mereka kemudian dibajak oleh kelompok-kelompok muslim garis keras. Kudeta pasukan yang tidak puas pada Maret 2012 dimaksudkan untuk memberi militer lebih banyak wewenang guna menumpas pemberontakan di wilayah utara, namun hal itu malah menjadi bumerang dan pemberontak menguasai tiga kota utama di Mali utara dalam waktu tiga hari saja. (*/sun)