Jakarta, (Antara) - Pemerintah yang diwakili Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz bersama-sama dengan mitra dari beberapa lembaga lainnya telah menyerahkan 484 revisi Daftar Inventarisasi Masalah RUU Tabungan Perumahan Rakyat. "Pemerintah menyetujui revisi DIM yang telah disampaikan kepada Pansus di DPR untuk dibahas selanjutnya sebagai panduan dalam pembahasan RUU Tapera," kata Djan Faridz dalam rilis Kementerian Perumahan Rakyat yang diterima di Jakarta, Kamis. Sejumlah mitra kerja Kemenpera dalam pembahasan RUU Tapera antara lain adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Perum Perumnas. Setelah disampaikan ke DPR, Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi mengemukakan bahwa dari jumlah revisi tersebut, terdapat 202 DIM yang bersifat tetap. Selain itu, ujar dia, terdapat 35 DIM yang perlu dilakukan penyempurnaan substansi, 136 DIM yang perlu penambahan substansi baru, 82 DIM yang dihapus dan 29 DIM perlu penyempurnaan redaksional. Dengan demikian, lanjutnya, maka revisi DIM RUU Tapera tersebut menjadi sah dan formal sehingga pemerintah selanjutnya dapat melakukan pembahasan RUU Tapera berdasarkan revisi DIM yang dimaksud. Sebelumnya, Menpera Djan Faridz meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera membentuk dinas perumahan dalam rangka mempermudah dilakukannya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Kemenpera sulit berkoordinasi dengan pemda untuk urusan pelaksanaan program perumahan di daerah karena belum semua pemerintah daerah (pemda) memiliki Dinas Perumahan," katanya. Menurut dia, pembentukan Dinas Perumahan di daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen dan perhatian Pemda terhadap program untuk masyarakat di daerahnya masing-masing. Apalagi, lanjutnya, pada saat ini jumlah kebutuhan rumah semakin besar sehingga diperlukan perhatian dan penataan oleh pemda setempat di seluruh wilayah Republik Indonesia. (*/jno)